Sinyal Kemarahan Prabowo saat Kejagung-KPK Bergerak, Pengamat: Jangan Sekadar Panggung Politik

Suara.com - Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk bergerak memberantas korupsi dapat dibaca sebagai sinyal kemarahan terhadap anak buah yang masih bermain dengan uang negara.

"Tentu ini adalah hal yang positif ya. Sehingga anak buahnya, terutama tidak main-main dalam hal penggelapan duit atau pembocoran duit negara atau dikorupsi," kata Zuly kepada Suara.com, Jumat (5/6/2026).

Namun lebih dari itu, Zuly mengingatkan agar langkah pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pencitraan politik semata.

"Ya kita tunggu saja apakah betul bahwa orang-orang yang ditangkap atau yang diberhentikan, kemudian tidak diberi 'mainan baru' oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan sih begitu," tuturnya.

Menurut dia, publik perlu melihat konsistensi Kepala Negara dalam menindak pejabat yang terlibat korupsi tanpa memberi ruang kembali setelah kasus mereda.

"Kita berharap hal positif tersebut bukan hanya membangun citra seakan-akan saya itu bersih dan kemudian yang tidak bersih saya buang," ujarnya.

Masyarakat dalam hal ini tetap perlu mengawasi apakah para pejabat yang diproses hukum benar-benar disingkirkan dari jabatan strategis, atau justru kembali mendapat posisi baru setelah perhatian publik menurun.

Ia menilai hal semacam itu masih kerap terjadi di lingkungan pemerintahan.

"Kalau itu terjadi berarti Pak Presiden agak kurang sungguh-sungguh dalam menerapkan apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan," tegasnya.

Selain mendorong penindakan hukum, Zuly turut meminta pemerintah mengevaluasi program-program yang dianggap menguras anggaran negara.

Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang disebut telah menjadi beban besar fiskal negara.

"Maka dua hal itu harusnya dievaluasi total sehingga duitnya enggak habis untuk urusan itu," katanya.

Menurut Zuly, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan. Mulai dari peningkatan kualitas guru hingga kesejahteraan tenaga honorer.

Anggaran negara diyakini akan lebih tepat diarahkan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Dibanding mempertahankan program yang dinilai terlalu membebani keuangan negara.

"Lebih baik untuk dunia pendidikan, sarana pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru. Guru-guru honorer yang hanya Rp400 ribu satu bulan ya, itu menurut saya jauh lebih penting diperhatikan karena itu mendidik anak-anak bangsa," tandasnya.