REGIONAL:
- Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, resmi dilantik pada Senin, 8 Juni 2026, untuk menggantikan posisi Khoirudin sebelumnya.
- Suhud berencana mendorong peraturan daerah baru guna mengoptimalkan sumber pendapatan alternatif dan skema pembiayaan kreatif bagi Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengoptimalkan peran 22 BUMD untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang defisit.
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik, Suhud Alynudin, mengakui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta masih mengalami defisit.
Karena itu, ia berencana mendorong sejumlah regulasi baru untuk membuka sumber pendapatan alternatif bagi ibu kota.
Suhud mengatakan kondisi fiskal Jakarta saat ini membutuhkan kerja sama erat antara legislatif dan eksekutif agar berbagai program pembangunan tetap berjalan.
"Di tengah situasi ekonomi yang berat sekarang ini, memang diperlukan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif di dalam mencari solusi terhadap persoalan, ya. Dan kita tahu, APBD DKI sekarang ini kan masih defisit, ya," ujar Suhud usai pelantikannya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, Senin (8/6/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suhud mengaku akan mendorong sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dapat mendukung skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
Menurutnya, masih terdapat banyak peluang pendapatan yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya akan mendorong peningkatan ekonomi melalui peraturan daerah yang ada. Ada beberapa Perda yang diperlukan untuk mendorong creative financing. Ada beberapa Perda dan juga kebijakan Gubernur yang memang harus kami dorong, agar Jakarta bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan dari yang sudah ada, ya, karena banyak peluang saat ini yang belum dioptimalkan," katanya.
Peran BUMD
Selain itu, Suhud juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 22 BUMD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini perlu kami dorong, perlu kami tingkatkan, agar BUMD ini bisa juga berperan di dalam meningkatkan atau menambah pendapatan asli daerah," ujarnya.
Di bidang pengawasan, Suhud mengapresiasi keberhasilan Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti.
"Banyak catatan dari pemeriksaan itu yang perlu pengawasan dewan agar hal-hal yang kurang itu bisa segera di, diatasi," katanya.
Sebagai informasi, Suhud resmi menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin.
Dalam masa kepemimpinannya, ia menargetkan penguatan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mencari sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
TERPOPULER