REGIONAL:
- Menteri HAM Natalius Pigai kecewa karena kinerjanya belum mendapat apresiasi saat rapat bersama Komisi XIII DPR, Rabu (10/6/2026).
- Ketua Komisi XIII DPR RI mengkritik usulan anggaran kementerian yang dinilai terlalu berfokus pada pemenuhan kebutuhan internal saja.
- Kementerian HAM mengusulkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun, melampaui pagu indikatif Kementerian Keuangan yang hanya sebesar Rp728 miliar saja.
Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meluapkan kekecewaannya di hadapan anggota DPR. Di tengah pembahasan anggaran kementeriannya, ia mengaku heran karena Kementerian HAM yang dipimpinnya merasa telah menunjukkan kinerja positif, namun belum mendapat apresiasi dari parlemen.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
"Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi," ujar Pigai.
Keluhan tersebut muncul setelah Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, melontarkan kritik terhadap usulan anggaran Kementerian HAM.
Willy menilai kebutuhan anggaran yang diajukan masih lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan internal ketimbang program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Willy, Komisi XIII pada dasarnya mendukung penguatan Kementerian HAM. Namun, dukungan itu harus diiringi dengan prioritas program yang jelas dan menyentuh persoalan HAM di lapangan.
"Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita dukung semua," tegas Willy.
Ia mengingatkan bahwa banyak anggota Komisi XIII memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM sehingga memiliki harapan besar terhadap kinerja kementerian yang baru dibentuk tersebut.
Dalam rapat yang sama, Wakil Menteri HAM Mugiyanto memaparkan kebutuhan anggaran kementeriannya untuk tahun 2027. Kementerian HAM mengusulkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun.
Namun angka tersebut jauh di atas pagu indikatif yang diberikan Kementerian Keuangan, yakni hanya Rp728 miliar.
Pagu tersebut hanya sedikit meningkat dibandingkan anggaran tahun 2026 yang berada di angka Rp718 miliar. Padahal, pada tahun sebelumnya Kementerian HAM juga telah mengajukan kebutuhan anggaran yang lebih besar.
Karena itu, Mugiyanto berharap DPR dapat membantu memperjuangkan tambahan anggaran agar berbagai program yang telah dirancang bisa dijalankan secara maksimal.
"Jadi kami berharap supaya Komisi XIII memberikan dukungan kepada kita supaya kebutuhan kami bisa dipenuhi," pungkas Mugiyanto.
TERPOPULER
