- Demonstrasi besar bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut terjadi di Jakarta pada pertengahan Juni 2026 akibat kebijakan pemerintah dan krisis ekonomi.
- Pengamat politik Boni Hargens menyatakan pemerintah perlu merespons kritik masyarakat meski menghadapi tantangan geopolitik global yang cukup berat.
- Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menjaga stabilitas nasional melalui pendekatan humanis dalam menangani massa aksi demonstrasi.
Suara.com - Situasi sosial-politik di Indonesia tengah memanas pada pertengahan Juni 2026. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh aktivis kampus dan berbagai elemen masyarakat sipil merebak di sejumlah titik strategis, terutama di Jakarta.
Aksi yang mengusung tajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” ini dipicu oleh keresahan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kontroversial, ditambah dengan kondisi
ekonomi yang tertekan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Di tengah tensi yang meninggi tersebut, analis politik senior Boni Hargens memberikan pandangannya terkait dinamika yang terjadi.
Menurut pengamat dari Universitas Indonesia ini, fenomena protes massa adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem demokrasi yang sehat.
Namun, ia juga mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara lebih luas, terutama mengenai tantangan global yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat.
"Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil," ujar Boni Hargens, Senin (15/6/2026).
Boni menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak lepas dari pengaruh eksternal.
Dinamika geopolitik global yang tidak menentu memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan adaptasi kebijakan yang terkadang pahit demi menjaga stabilitas jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah memerlukan ruang yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan strategis di tengah ketidakpastian tatanan dunia.
Meski memahami posisi pemerintah, mantan Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA ini juga mengingatkan pentingnya keterbukaan terhadap masukan masyarakat.
Baginya, kritik adalah bahan bakar bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan langkah-langkah yang diambil.
“Meski demikian, pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik”, lanjut Boni.
Lebih Humanis dan Demokratis
Salah satu poin krusial yang disoroti Boni Hargens dalam mengawal gelombang protes Juni 2026 adalah peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ia menilai ada perubahan paradigma yang signifikan dalam penanganan massa di lapangan.
Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri dianggap berhasil menampilkan wajah yang lebih manusiawi dan mengedepankan dialog daripada tindakan represif.
Pendekatan yang lebih demokratis ini, menurut Boni, menjadi faktor penentu mengapa demonstrasi dengan skala massa yang masif tetap bisa berjalan terkendali.
Tidak adanya eskalasi kekerasan yang berarti di tengah kemarahan publik menunjukkan bahwa institusi kepolisian telah belajar banyak dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak asasi manusia.
Boni menekankan bahwa Polri yang humanis sangat dibutuhkan dalam situasi tensional seperti saat ini.
Hal ini menjadi prasyarat mutlak agar stabilitas sosial-politik tetap terjaga, sehingga pemerintah memiliki stabilitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di kota-kota besar maupun daerah.
Lebih lanjut, Boni Hargens melihat bahwa apa yang ditunjukkan oleh Polri saat ini adalah bentuk nyata dari keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil.
Dalam sebuah negara demokrasi, kedua hal ini seringkali dianggap bertentangan, namun Polri di bawah Listyo Sigit mencoba membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan.
Politik yang demokratis, menurut Boni, sejatinya selalu membuka ruang bagi kritik dan protes.
Informasi dari arus bawah, termasuk yang disampaikan melalui demonstrasi, merupakan data penting bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan solusi atas masalah bangsa, seperti pelemahan rupiah dan isu ekonomi lainnya.
Pernyataan Boni Hargens ini muncul sebagai respon atas kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya benturan fisik antara aparat dan demonstran dalam aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”.
Dengan adanya pendekatan yang terukur dari pihak kepolisian, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional yang sedang diperjuangkan di tengah krisis global.