Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus

Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi bertajuk 'Fisipol Menolak Bungkam' di halaman kampus pada Senin (15/6/2026).

Aksi ini diwarnai dengan teatrikal yang menyimbolkan penghakiman serta pengadilan terhadap figur-figur kekuasaan negara, yakni elemen TNI, Presiden dan Polri.

Tiga orang mahasiswa tampak berlutut dan duduk di kursi dengan mata dan kepala tertutup kantong plastik hitam serta tubuh yang terlilit lakban kuning hitam layaknya garis pembatas polisi.

Masing-masing dari mereka memakai identitas simbolis yang merepresentasikan institusi TNI, Presiden, dan Polri sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat.

Di hadapan mereka, seorang mahasiswa lain yang mengenakan pakaian serba hitam dan penutup wajah bertindak sebagai interogator yang mengacungkan kertas tuntutan, menciptakan narasi visual bahwa rakyat kini tengah mengadili para pemimpin dan aparat penegak hukum negara.

Di latar belakang aksi, terlihat sebuah spanduk kain putih yang terikat di antara tiang dan pohon dengan tulisan tegas menggunakan kombinasi cat merah dan hitam berbunyi "TOLAK UU TNI-POLRI" dan "MENCARI SIKAP UGM".

Keresahan Gen Z

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai aksi yang digelar mahasiswa Fisipol UGM merupakan bentuk keresahan generasi muda terhadap kondisi sosial, politik, hingga ekonomi yang terjadi saat ini.

Ia menyebut keresahan yang muncul di kalangan Gen Z tidak hanya berkaitan dengan sulitnya mencari pekerjaan, tetapi juga ketidakpastian masa depan akibat kondisi sosial politik dan persoalan lingkungan.

"Saya kira ini bagian dari kegerahan teman-teman Gen Z, mahasiswa yang kuliah di Fisipol ini dan mereka punya hak dasar sebagai warga negara untuk bersuara," Andreas saat ditemui di sela aksi.

Abe sapaan akrabnya menilai mahasiswa sedang menyuarakan harapan agar terjadi perbaikan di berbagai sektor kehidupan bernegara.

"Dan dari situ sebetulnya mereka ingin katakan bahwa mereka punya harapan, punya politik harapan untuk terjadinya perbaikan di negeri ini tentang apa yang mereka aspirasikan," ujarnya.

Abe menyoroti pola komunikasi politik para elite yang dinilai sering kali tidak menyentuh substansi persoalan masyarakat.

Menurut dia, publik menginginkan jawaban konkret atas berbagai keresahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Belum lagi sejumlah program pemerintah justru menuai kritik dari mahasiswa karena dianggap tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.