Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah

Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai desakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak lepas dari kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.

Menurut Arifki, selama ini PDIP berada dalam posisi yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, partai berlambang banteng itu dapat mengkritik pemerintah ketika muncul kebijakan yang menuai penolakan publik. Namun di sisi lain, komunikasi politik PDIP dengan pemerintah tetap terjaga.

"Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet," kata Arifki dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Ia menilai fleksibilitas tersebut memberi keuntungan politik bagi PDIP.

"Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak, tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah," ujarnya.

Arifki mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat PDIP menyerap sebagian ceruk pemilih yang kritis terhadap pemerintah. Sementara itu, partai-partai yang berada di dalam koalisi harus ikut menanggung konsekuensi politik atas setiap kebijakan pemerintah.

Semakin lama PDIP mempertahankan posisi politik yang fleksibel, kata Arifki, semakin besar pula nilai tawar partai tersebut dalam dinamika politik nasional.

"Posisi tawar PDIP berpotensi semakin mahal karena tetap menjadi faktor yang diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi. Situasi ini tentu membuat partai-partai yang sudah berada di dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan perubahan peta politik ke depan," tuturnya.

Karena itu, Arifki menilai pernyataan PKB bukan sekadar meminta kejelasan sikap politik PDIP. Menurutnya, pernyataan tersebut juga mencerminkan kekhawatiran sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDIP yang berada di luar pemerintahan, tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil sikap yang tegas terkait posisinya, apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).