REGIONAL:
- Sekjen Golkar M. Sarmuji menghormati posisi politik PDIP yang menyatakan diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan saat ini.
- Masyarakat akan menilai efektivitas peran penyeimbang tersebut karena PDIP tidak bergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan saat ini.
- Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid mendesak PDIP memberikan kepastian posisi politik agar dinamika nasional menjadi lebih transparan bagi publik.
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menanggapi sorotan terhadap arah politik PDI Perjuangan (PDIP) yang dinilai sejumlah pihak masih belum jelas dalam menyikapi pemerintahan saat ini.
Menurut Sarmuji, Partai Golkar menghormati sepenuhnya posisi politik yang dipilih PDIP. Berdasarkan pernyataan sejumlah tokoh partai berlambang banteng moncong putih tersebut, PDIP saat ini menempatkan diri sebagai "penyeimbang" di luar pemerintahan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Meski demikian, Sarmuji menilai efektivitas peran sebagai penyeimbang masih harus dibuktikan dalam praktik politik.
Ia mengakui PDIP memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, masyarakat yang nantinya akan menilai sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut benar-benar dijalankan.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Saat ditanya apakah Golkar melihat sikap PDIP lebih dekat dengan pemerintah atau justru oposisi, Sarmuji enggan memberikan penilaian lebih jauh.
Menurutnya, istilah "penyeimbang" yang selama ini digunakan PDIP sudah cukup menggambarkan posisi politik partai tersebut.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mempertanyakan kejelasan posisi politik PDIP setelah muncul tudingan dari BEM Bersatu terkait kehadiran Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Jazilul, status PDIP sebagai "partai penyeimbang" masih terkesan abu-abu sehingga membingungkan publik.
"Belum (jelas), karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menanggapi penjelasan PDIP bahwa kehadiran Andi Widjajanto tidak mewakili sikap resmi partai, Jazilul menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal PDIP.
Meski begitu, ia menilai ketegasan sikap politik jauh lebih penting daripada pernyataan yang tidak sejalan dengan tindakan.
"Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP, ya. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B," tegasnya.
Jazilul berharap PDIP segera memberikan kepastian mengenai posisi politiknya agar dinamika politik nasional dan jalannya pemerintahan dapat berlangsung secara lebih transparan dan terukur.
TERPOPULER