Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas

Suara.com - Sejumlah aktivis 1998 menilai cita-cita Reformasi belum sepenuhnya terwujud. Mereka menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, menyusutnya lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya beban ekonomi rakyat.

Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "98 Menggugat, Lanjutkan Reformasi!!!", yang dikutip pada Sabtu (20/6/2026).

Aktivis Firman Tendry menilai negara belum mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

"Negara hari ini gagal menjawab kebutuhan rakyat. Harga-harga naik, pekerjaan menghilang, dan rakyat dipaksa menanggung beban yang semakin berat. Yang lebih mengkhawatirkan, kritik publik tidak dijawab dengan perbaikan kebijakan, tetapi justru dihadapi dengan upaya-upaya memecah belah gerakan rakyat melalui berbagai kelompok tandingan," kata Firman.

Ia juga mengkritik munculnya kelompok-kelompok tandingan dalam berbagai gerakan sosial dan mahasiswa yang dinilai berpotensi melemahkan suara kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Firman, Reformasi tidak boleh hanya diperingati sebagai peristiwa sejarah, tetapi harus terus diperjuangkan sebagai agenda perubahan.

"Reformasi tidak boleh berhenti hanya sebagai peringatan sejarah, tetapi harus terus diperjuangkan sebagai agenda perubahan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Anton "Ufur" menegaskan bahwa para aktivis 1998 memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang hingga kini belum memperoleh keadilan.

Menurut Anton, semangat melawan berbagai bentuk ketidakadilan harus terus dijaga, meski tantangan yang dihadapi saat ini telah berubah.

"Generasi kami mungkin pernah berjuang di jalanan, tetapi generasi hari ini harus mampu melanjutkan perjuangan itu di setiap ruang yang tersedia, termasuk ruang digital, ruang komunitas, dan ruang-ruang demokrasi lainnya," tegas Anton.

Sementara itu, Aktivis 98 Liko Larson menyoroti persoalan yang dihadapi perempuan pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan berkurangnya perlindungan sosial menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.

Liko juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik agar setiap program negara benar-benar memberikan manfaat dan tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran.

"Rakyat tidak hidup dari program-program yang dikampanyekan pemerintah, tetapi dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk proyek-proyek yang dipertanyakan efektivitasnya, sementara biaya hidup terus meningkat dan kesejahteraan pekerja terabaikan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, terutama perempuan dan keluarga pekerja," tutur Liko.

Adapun Aktivis Hengki Soeharto menilai gerakan masyarakat sipil perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, ruang digital kini menjadi arena penting untuk menyampaikan gagasan, melakukan advokasi, pendidikan politik, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.

"Pertarungan gagasan hari ini tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Karena itu gerakan masyarakat sipil harus mampu beradaptasi dan membangun jaringan yang kuat di kedua ruang tersebut," kata Hengki.