Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Memperkeruh Situasi Nasional, Komunikasi Presiden Ikut Tersorot

Suara.com - Polemik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dinilai tidak perlu terjadi jika pihak yang dituduh bersedia memberikan klarifikasi langsung.

Di sisi lain, arus informasi di lingkaran pemerintahan baru juga disorot karena dinilai terlalu disaring oleh lingkaran terdekat presiden.

Dua poin krusial tersebut diungkapkan oleh akademisi senior Universitas Indonesia (UI), Prof. Suzie Sudarman, saat merespons penangkapan Dokter Tifa dan Roy Suryo pada Jumat (19/6/2026).

Kasus yang menyeret pegiat media sosial tersebut dianggap sebagai buntut panjang dari sikap diam Jokowi selama bertahun-tahun.

Menurut Suzie, persoalan ijazah ini sebenarnya sangat sederhana dan tidak perlu menguras energi bangsa jika diselesaikan sejak awal melalui pembuktian langsung.

"Mereka kan ribut soal ijazah Pak Jokowi, ya. Jadi harusnya yang menjawab itu Pak Jokowi, menjawab apakah benar tuduhan itu apa tidak benar," kata Suzie dalam wawancara di Forum Keadilan TV.

Sikap tidak acuh tersebut, menurut Suzie, justru memicu spekulasi liar dan tindakan represif terhadap para pengkritik.

"Ini kan seperti... menyiksa ya. Menyiksa sebuah bangsa untuk mendengarkan celoteh yang tidak ada gunanya," kritik Ketua Pusat Studi Amerika UI tersebut.

Di tengah ketegangan politik ini, publik juga mempertanyakan sejauh mana Presiden Prabowo Subianto mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk penangkapan akademisi di wilayah kampus.

Namun, Suzie meragukan informasi tersebut sampai ke telinga presiden akibat ketatnya penyaringan informasi di lingkaran dalam istana.

Suzie menyebut Prabowo berpotensi terisolasi dari realitas karena ketergantungan yang tinggi pada ajudannya, Teddy.

"Dia (Prabowo) enggak pegang handphone. Dia tergantung kepada Teddy. Teddy bisa menutupi segala hal," ujar Suzie.

Ia bahkan menggambarkan sang ajudan sebagai sosok penguasa yang memiliki pengaruh abnormal dalam menyaring arus informasi di sekitar kepala negara.

Akibatnya, pengambilan kebijakan dan respons presiden terhadap isu-isu sensitif, seperti kebebasan akademik dan penegakan hukum terhadap kritikus, dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi objektif di masyarakat.