REGIONAL:
Suara.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino yang juga koordinator Komisi D menegaskan, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan akibat keterbatasan anggaran.
Pelaksanaan program pun tidak boleh lambat. Pemenuhan infrastruktur dimaksud yakni, perbaikan jalan lingkungan, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum (PJU).
“Jangan sampai hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat gak ada duitnya (anggaran). Terus lambat,” ujar Wibi.
Sebagai kota yang tengah bertransformasi menjadi kota global, lanjut dia, Jakarta harus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan warga. Khususnya pejalan kaki.
Karena itu, Wibi meminta Dinas Bina Marga punya target jelas. Pembangunan trotoar sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki.
Menurut dia, Pemprov DKI harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum membahas konsep-konsep pembangunan kota yang lebih kompleks.
“Isu pejalan kaki. Isu jalan berlobang. Isu jembatan dan kemacetan. Karena ini aspirasi mendasar dari teman-teman,” kata Wibi.
Sementara itu, Anggota Komisi D Matnoor Tindoan menyoroti masih ada ruas jalan yang belum dilengkapi trotoar dan sarana pengaman bagi pengguna jalan.
Kondisi demikian berpotensi membahayakan masyarakat. Terutama pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai atau saluran air. Perlu pembatas yang aman.
“Supaya tidak membahayakan warga,” kata dia.
Untuk itu, ia meminta Dinas Bina Marga memperhatikan pembangunan fasilitas keselamatan jalan. Seperti trotoar maupun pagar pengaman.
Terutama di lokasi-lokasi yang berisiko. Sehingga, masyarakat tetap aman beraktivitas di ruang publik. “Nah, ini kan tugas kita,” tukas Matnoor.***
TERPOPULER