Istana Monitor Dugaan Suap Pengurus BEM UBK Usai Demo dan Bertemu Wapres

Suara.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto memberikan tanggapan terkait isu panas yang menerpa sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno.

Para pengurus tersebut diduga menerima suap untuk meredam aksi di Istana beberapa waktu lalu.

Saat dimintai konfirmasi oleh awak media mengenai kabar tersebut, Bambang menyatakan akan mendalami informasi tersebut terlebih dahulu.

"Coba nanti saya monitor dulu ya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia mengaku belum mengetahui perkembangan pemberitaan mengenai isu dugaan suap tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya, oke ya," katanya.

Skandal ini mencuat setelah BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno Fakultas Hukum BEM mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka pada Senin (22/6).

Dalam unggahan tersebut, mahasiswa menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menerima uang terkait aksi mahasiswa di Istana Negara beberapa waktu lalu.

BEM FH UBK mendesak agar nama-nama yang terlibat dibuka secara transparan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak universitas maupun yayasan melalui mekanisme petisi. Beberapa nama yang disebut dalam tuntutan tersebut antara lain:

1. Muhammad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)
2. Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)
3. Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)
4. Pujiono (Ketua BEM FEB)
5. Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)

Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran para pengurus yang namanya terseret merupakan perwakilan mahasiswa yang sebelumnya sempat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menggelar aksi demonstrasi.