REGIONAL:
- BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno mengungkap dugaan suap yang melibatkan oknum pengurus BEM pascademo di Istana Negara.
- Politisi Guntur Romli mengkritik keras dugaan suap tersebut karena mencederai integritas mahasiswa usai bertemu Wakil Presiden Gibran.
- BEM FH UBK menuntut transparansi dan pertanggungjawaban akademis dari lima oknum pengurus yang diduga menerima aliran dana tersebut.
Suara.com - Kabar dugaan suap yang menyeret sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (Universitas Bung Karno) memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Politisi PDI Perjuangan sekaligus aktivis media sosial, M. Guntur Romli, yang menyayangkan dugaan lunturnya integritas mahasiswa demi materi.
Guntur mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam. Pasalnya, sebelumnya ia sempat menaruh rasa hormat kepada para mahasiswa tersebut karena dikabarkan menolak tawaran makan malam dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Menyedihkan, padahal saya sempat memuji mereka yang katanya menolak tawaran makan malam dari Gibran. Tapi ternyata ada pemberian lain yang lebih menggiurkan daripada makan malam," ujar Guntur saat dihubungi Suara.com, Selasa (23/6/2026).
Guntur bahkan melontarkan sindiran keras terhadap fenomena tersebut dengan istilah "MBG".
"Kalau itu benar, ini modus MBG lagi, Mahasewa Dibayar Gibran," tegasnya.
Kendati demikian, Guntur menegaskan bahwa tidak semua mahasiswa yang bertemu Wakil Presiden tersebut terlibat dalam dugaan praktik itu.
"Tapi tidak semua mahasiswa yang ketemu Gibran menerima uang. Itu hanya orang-orang tertentu saja," tambahnya.
Skandal ini mencuat setelah BEM Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno Fakultas Hukum BEM mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka pada Senin (22/6).
Dalam unggahan tersebut, mahasiswa menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menerima uang terkait aksi mahasiswa di Istana Negara beberapa waktu lalu.
BEM FH UBK mendesak agar nama-nama yang terlibat dibuka secara transparan agar dapat ditindaklanjuti pihak universitas maupun yayasan melalui mekanisme petisi. Beberapa nama yang disebut dalam tuntutan tersebut antara lain:
- Muhammad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)
- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)
- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)
- Pujiono (Ketua BEM FEB)
- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)
Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran para pengurus yang namanya terseret merupakan perwakilan mahasiswa yang sebelumnya sempat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menggelar aksi demonstrasi.
TERPOPULER