- Diskominfotik DKI Jakarta membangun sistem digital untuk menyerap aspirasi warga secara real-time demi efektivitas program pemerintah.
- Pemerintah menggunakan kanal CRM, pemantauan media, dan analisis data layanan untuk menentukan kebijakan transportasi serta infrastruktur kota.
- Pemerintah menyediakan platform Jala Hoaks dan edukasi metode STOP untuk meminimalisir penyebaran informasi bohong di masyarakat Jakarta.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tak hanya aktif menyebarkan informasi kepada warganya, tetapi juga membangun sistem digital untuk mendengarkan balik suara masyarakat secara real-time.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadiskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengungkapkan hal ini dalam sesi podcast Deeptalk di kantor Suara.com baru-baru ini.
Menurut Dewi, Diskominfotik mengemban dua peran sekaligus dalam ekosistem informasi ibu kota.
"Sebenarnya Diskominfotik ini punya PR dua ya. Selain menyampaikan pesan atau program ke masyarakat, tapi juga sebagai pemerintah mendengarkan, apa sih pesan masyarakat untuk pemerintahnya," paparnya, dikutip Jumat (26/6/2026).
Ia menyebut ada tiga kanal utama yang digunakan Pemprov DKI untuk menangkap aspirasi warga secara digital.
Kanal pertama adalah platform CRM (Cepat Respon Masyarakat) Jakarta, yang memungkinkan warga melaporkan masalah di sekitar mereka cukup lewat foto dan unggahan daring kapan saja dan di mana saja.
"Di situ nanti ternotifikasi, sehingga kami bisa mendengar, ada apa sih sebenarnya di setiap sudut Jakarta," kata Dewi.
Kanal kedua adalah social listening dan pemantauan media, di mana Diskominfotik menggunakan perangkat khusus untuk memindai percakapan publik di media massa maupun media daring sebagai bahan respons kebijakan.
Kanal ketiga adalah pemanfaatan data layanan pemerintah, misalnya pola pergerakan warga dari suatu titik kota, untuk menentukan kebutuhan transportasi dan infrastruktur di wilayah tertentu.
"Misalkan setiap hari starting dari titik di Jalan Kebon Jeruk katakanlah, nah itu biasanya kami bisa tahu melalui data-data seperti itu. Kalau makin banyak orang start dari titik itu, berarti perlu banyak mobilitas yang kami sediakan, perlu banyak transportasi umum lagi di area tersebut," jelas Dewi.

Di sisi lain, Diskominfotik juga menyediakan platform Jala Hoaks sebagai benteng penyaring informasi bohong yang kian deras di tengah masyarakat.
Dewi pun berbagi formula sederhana bagi warga untuk melawan hoaks secara mandiri, yakni metode STOP, singkatan dari Stop, Think, Observe, and Process.
"Sebenarnya paling penting bukan secepat-cepatnya nge-share ya, tapi sebaik mana kita bisa mengkurasi. Karena kalau kita nge-share, ya kita menjadi bagian dari hoaks ini makin banyak," ujarnya.
Seluruh sistem digital ini dijalankan bukan hanya oleh Pemprov, melainkan melibatkan jajaran hingga tingkat kelurahan demi menjangkau setiap lapisan masyarakat Jakarta.