- Dosen UGM Jayan Sentanuhady menyatakan Indonesia memiliki kemampuan teknis dan sumber daya manusia untuk memproduksi mobil nasional.
- Tantangan utama industri otomotif nasional adalah kurangnya keberpihakan pemerintah dalam membangun pasar dan ekosistem industri yang kompetitif.
- Pemerintah perlu memberikan proteksi, insentif, serta menjadi pembeli pertama untuk menumbuhkan budaya mencintai produk otomotif dalam negeri.
Suara.com - Pertanyaan Presiden Prabowo Subianto soal mengapa Indonesia belum mampu memiliki mobil buatan sendiri hingga puluhan tahun merdeka dinilai bukan lagi persoalan kemampuan teknis.
Dosen Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, menilai tantangan terbesar justru terletak pada keberpihakan pemerintah dalam membangun pasar dan ekosistem industri otomotif nasional.
Menurut Jayan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sumber daya manusia yang mampu merancang dan memproduksi kendaraan. Namun, tanpa perlindungan pasar dan dukungan pemerintah, industri nasional akan sulit bersaing dengan produk impor maupun pemain otomotif global.
"Secara teknik membuat mobil/motor itu bisa, hanya perlu modal dan skill engineering, orang indonesia udah mampulah. Dari semua itu ada yang lebih penting, market," kata Jayan kepada Suara.com, Sabtu (27/6/2026).
Ia mengatakan pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan yang nyata, mulai dari memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri, insentif, hingga menumbuhkan budaya mencintai produk nasional.
Jika melihat negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang berhasil membangun industri otomotif, kata Jayan, hal itu tak bisa dilepaskan dari masyarakatnya yang turut didorong untuk menggunakan produk buatan negaranya sendiri.
![Presiden Prabowo menaiki Maung MV3 Garuda Limousine. [BPMI Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/10/61715-presiden-prabowo-menaiki-maung-mv3-garuda-limousine.jpg)
"Jadi ada dua kesimpulan, kemauan pemerintah memberikan proteksi, kemauan pemerintah menumbuhkan budaya cinta produksi dalam negeri. Awalnya mungkin memberikan insentif," ujarnya.
Jayan mencontohkan, apabila pemerintah ingin mendorong perusahaan seperti Pindad memproduksi mobil nasional, maka instansi pemerintah, baik militer maupun sipil, harus berani menjadi pembeli pertama untuk kendaraan dinas.
Meski langkah tersebut memang belum cukup untuk langsung membangun industri otomotif yang besar, setidaknya hal itu dapat menjadi awal terbentuknya ekosistem manufaktur nasional.
"Itulah pentingnya pemerintah hadir. Sekarang bisnis otomotif sebenarnya sudah berdarah-darah, jadi kalo mau masuk di industri itu dukungan pemerintah harus kuat, proteksi harus di lakukan. Proteksi dan insentif itu biasanya dalam satu kesatuan," tandasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kegagalan berbagai proyek mobil nasional pada masa lalu tidak lepas dari lemahnya fondasi industri yang dibangun. Menurutnya, proyek-proyek tersebut lahir bukan karena kebutuhan industri yang berkembang secara alami.
"Kalau saya lihat dulu itu lahirnya enggak natural, tapi karena unsur kedekatan. Sehingga ketika pemerintah enggak mampu support karena pemerintah ambruk dengan cepat industrinya bubar. Intinya pemerintah harus jadi costomer pertama dan diikuti oleh masyarakat," pungkasnya.