Antrean di SPBU Tak Sekadar Soal BBM, Ekonom Soroti Beban Sosial Kelompok Rentan

Suara.com - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Indonesia tak hanya menjadi persoalan distribusi bahan bakar. Di balik antrean tersebut, terdapat kelompok masyarakat rentan yang menanggung beban ekonomi kian berat.

Dosen Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma'ruf, menilai pemerintah perlu menghitung dampak tidak langsung dari setiap kebijakan energi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari penghematan anggaran negara, namun dari biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.

"Jangan hanya melihat aspek efisiensi anggaran fiskal saja. Pemerintah juga harus menghitung nilai waktu rakyat yang hilang akibat antre," kata Ahmad, Senin (29/6/2026).

Dipaparkan Ahmad, kelompok yang paling rentan justru bukan masyarakat miskin ekstrem. Melainkan kelompok near poor atau hampir miskin. 

Pasalnya mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan sehingga kerap tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Namun di sisi lain sangat terdampak ketika biaya hidup meningkat.

"Kelompok miskin ekstrem biasanya mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan itu bisa berupa dana pendidikan atau kesehatan. Sementara kelompok near poor sering tidak terdata sebagai penerima bantuan," ujarnya.

Menurut Ahmad, antrean panjang di SPBU dipicu pula oleh perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite. MengingT selisih harga kedua jenis BBM yang sudah semakin lebar. 

"Warga yang sejak awal berhak menerima subsidi justru menjadi korban. Mereka sekarang harus berbagi ruang antri dengan mantan pengguna Pertamax," ungkapnya.

Fenomena tersebut, kata Ahmad, memperlihatkan adanya perbedaan cara masyarakat memandang nilai waktu. Sebagian orang memilih mengorbankan waktu demi memperoleh BBM dengan harga lebih murah, sementara kelompok lain rela membayar lebih mahal agar tidak kehilangan waktu produktif.

"Sebagian masyarakat memilih mengorbankan waktu demi mendapatkan harga murah. Sebaliknya, sebagian lain memilih membayar lebih mahal untuk menghemat waktu," ujarnya.

Dalam perspektif ekonomi, ia memaparkan kondisi itu berkaitan dengan teori opportunity cost atau biaya peluang. Biaya yang dikeluarkan masyarakat bukan hanya uang yang dibayarkan di SPBU, namun waktu produktif yang hilang selama mengantre.

Oleh sebab itu, masyarakat berpenghasilan rendah umumnya lebih sensitif terhadap kenaikan harga dibandingkan hilangnya waktu. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mereka lebih memilih menghemat pengeluaran meski harus menghabiskan waktu lebih lama di antrean.

"Masyarakat menengah ke bawah menjadikan harga sebagai pertimbangan utama. Kondisi ekonomi saat ini belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, mengorbankan waktu dianggap lebih menguntungkan daripada membeli BBM non-subsidi," tandasnya.

Ia mengingatkan bahwa biaya energi merupakan komponen ekonomi yang sangat sensitif. Kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi yang pada akhirnya semakin membebani rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sebagai solusi, Ahmad menyarankan agar penghematan anggaran dari kebijakan subsidi dikembalikan kepada masyarakat melalui penguatan program jaminan perlindungan sosial. Sehingga kelompok rentan memperoleh kompensasi atas beban yang mereka tanggung.

"Dana subsidi yang dihemat harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat rentan. Langkah ini penting agar mereka mendapat kompensasi yang adil atas waktu yang hilang," pungkasnya.