Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan

Suara.com - Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, mengingatkan pemerintah agar tidak memperkeruh situasi ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Menurut dia, kondisi eksternal yang penuh tekanan seharusnya direspons dengan kebijakan yang hati-hati dan terukur, bukan justru melahirkan aturan-aturan baru yang membingungkan pelaku usaha maupun masyarakat.

Apalagi, tekanan ekonomi global saat ini datang dari banyak arah sekaligus. Mulai dari ketidakpastian suku bunga Amerika Serikat, potensi kenaikan suku bunga Jepang, hingga risiko gejolak pasar keuangan dunia.

"Kalau situasi eksternalnya itu demikian, maka imperatif kita ini harus membuat situasi domestik itu kuat," kata Denni saat Bincang Pakar FEB UGM, Rabu (10/6/2026).

Ancaman terhadap perekonomian nasional bisa menjadi lebih serius ketika tekanan eksternal bertemu dengan kebijakan domestik yang tidak matang.

Denni menilai gejolak ekonomi yang awalnya belum terlalu akut bisa berubah menjadi tidak terkendali apabila pemerintah justru menambah ketidakpastian di dalam negeri.

"Sekali satu kejadian itu terjadi secara simultan bersamaan dengan depresiasi itu sendiri, sehingga meskipun depresiasinya itu tidak tergolong akut, tapi kalau kemudian ada faktor lain atau event lain yang itu kemudian berdampak negatif," ujarnya.

Ia mengkritik pola kebijakan pemerintah yang dinilai sering diumumkan secara mendadak tanpa kesiapan aturan teknis maupun konsultasi yang memadai dengan pemangku kepentingan. Kondisi tersebut tak jarang membuat dunia usaha memilih menahan aktivitas karena takut tersandung persoalan administratif dan regulasi.

"Jangan sampai regulasi banyak dikeluarkan, statement-nya mendahului dari barangnya, barangnya tidak bisa dicari di sumber situs pemerintah misalnya saja, terus kemudian dilakukannya kurang konsultasi terhadap para stakeholders, dan kemudian implementasinya tiba-tiba," tuturnya.

Menurut Denni, dampak dari kebijakan yang tidak matang bisa langsung terasa terhadap aktivitas ekspor nasional. Banyak produk ekspor Indonesia bersifat mudah rusak sehingga keterlambatan akibat aturan yang tidak jelas justru dapat menghambat masuknya devisa yang dibutuhkan untuk menopang nilai tukar rupiah.

"Ini membuat dunia usaha atau masyarakat juga yang sehari-hari melakukan aktivitasnya tiba-tiba tarik rem," imbuhnya.

Pemerintah diminta lebih disiplin mengikuti mekanisme penyusunan kebijakan yang benar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sensitif. Kehati-hatian menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak malah memicu kepanikan baru di masyarakat maupun pasar.

"Jadi mengambil respons kebijakan pun harus kemudian melalui proses yang itu mengikutilah apa yang para ahli itu sudah sarankan," ujarnya.

Senada, Ekonom UGM Evi Noor Afifah menilai pemerintah terlalu sering menggunakan faktor eksternal sebagai penjelasan utama atas tekanan ekonomi yang terjadi.

Padahal, menurut dia, sejumlah analisis menunjukkan persoalan internal seperti risiko fiskal dan belanja negara yang tidak efektif justru ikut memperburuk situasi.

"Jadi eksternal itu bukan yang utama, tapi yang utamanya adalah di internal sendiri," kata Evi.

Sementara itu, Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai kritik keras dari kalangan akademisi belakangan muncul akibat adanya frustrasi terhadap pemerintah yang dianggap tidak lagi mau mendengar masukan berbasis data. Ia menyebut sebagian pengambil kebijakan justru terkesan mengabaikan realitas ekonomi yang sedang terjadi.

"Sekarang beneran bukan sekedar enggak diterima (saran dari ahli), tapi malah kita dinyinyir, malah kita dibilang itu adalah ekonom TikTok, segala macam," kata Wisnu.