Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?

Suara.com - Kasus yang dialami GMS, peserta didik dengan kondisi disabilitas psikososial di SMA Strada Thomas Aquino, Tangerang, kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak dan penerapan pendidikan inklusif di sekolah. 

Keluarga GMS menilai putranya mengalami diskriminasi hingga hak pendidikannya terhambat, sementara kasus tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah memahami kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas psikososial.

Menurut ibu GMS, Vivienne Wahab, persoalan bermula pada Februari 2024 saat putranya dituduh tidak mengerjakan tugas. Konflik memuncak ketika ujian akhir sekolah pada Juni 2024. GMS dijatuhi nilai nol pada dua mata pelajaran karena dianggap membuka aplikasi lain saat ujian berbasis aplikasi Sokrates.

"Diberi nilai 0 (nol) di dua mapel hari pertama (ujian), termasuk nilai esainya yang tidak menggunakan HP," kata Vivienne, Rabu (1/7/2026).

Vivienne membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, putranya hanya mengambil tangkapan layar jawaban, tindakan yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan dan tidak diatur sebagai pelanggaran dalam tata tertib ujian.

Ia juga mengaku pihak sekolah meminta GMS mencari sekolah lain serta menahan rapor dan status Dapodik sehingga hak pendidikan putranya terhambat. Keluarga turut mempersoalkan penanganan perkara oleh sejumlah lembaga karena dinilai tidak memberikan perlindungan yang semestinya.

Disabilitas Psikososial Bukan Sekadar Gangguan Mental

Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas psikososial merupakan bagian dari disabilitas mental, yakni gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kecemasan, maupun gangguan kepribadian.

Namun, tidak semua orang dengan gangguan kesehatan mental otomatis menjadi penyandang disabilitas psikososial. Status tersebut muncul ketika kondisi yang berlangsung lama, ditambah hambatan dari lingkungan, membuat seseorang kesulitan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan, termasuk di sekolah.

Karena itu, penyandang disabilitas psikososial berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlakuan yang bebas dari stigma maupun diskriminasi.

ODDP dan ODGJ Tidak Sama

Istilah Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) berbeda dengan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dikutip dari situs Pisat Rehabilitasi YAKKUM, ODDP merujuk pada pendekatan berbasis hak penyandang disabilitas yang tidak hanya melihat diagnosis medis, tetapi juga hambatan sosial yang dialami seseorang.

Karena itu, penanganannya tidak cukup melalui layanan kesehatan, melainkan juga dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan agar penyandang dapat berpartisipasi secara setara. Pendekatan ini juga sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB (UNCRPD).

Sementara itu, ODGJ merupakan istilah dalam layanan kesehatan yang merujuk pada seseorang dengan gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang memerlukan penanganan medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami perbedaan keduanya penting agar penyandang disabilitas psikososial tidak terus dilekatkan dengan stigma, melainkan dipandang sebagai individu yang memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di masyarakat.

Sekolah Harus Siap Sejak Awal

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra menegaskan sekolah umum memiliki kewajiban memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong pengarusutamaan pendidikan inklusif di seluruh satuan pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun sekolah berbasis keagamaan.

Menurut Jasra, tantangan terbesar bukan terletak pada regulasi, melainkan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Banyak sekolah masih kekurangan guru maupun tenaga pendidik yang memahami kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, termasuk guru pendamping yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif.

"Anak-anak dengan disabilitas butuh SDM yang memahami, menghormati, dan menghargai mereka. Guru dan tenaga pendidik harus dilatih, termasuk sosialisasi kepada orang tua dan peserta didik agar tidak terjadi diskriminasi."

Ia menambahkan, sekolah tetap dapat menegakkan tata tertib kepada seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas. Namun, penerapan aturan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak serta mengedepankan upaya deteksi dini.

"Kalau sejak awal sekolah mengetahui ada anak penyandang disabilitas, seharusnya sekolah sudah siap sejak awal," katanya.

Karena itu, menurut Jasra, pendidikan inklusif tidak cukup hanya membuka akses bagi anak penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum. Yang lebih penting adalah memastikan sekolah memiliki SDM, sistem pendampingan, dan lingkungan yang mampu memenuhi hak mereka tanpa diskriminasi.