Korupsi Seragam Sekolah Bupati Langkat, JPPI Tuntut Anggaran Pendidikan Dikembalikan

Galih Prasetyo

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:00 WIB
Korupsi Seragam Sekolah Bupati Langkat, JPPI Tuntut Anggaran Pendidikan Dikembalikan
Bupati Langkat Syah Afandin Keluar dari Gedung KPK Pakai Rompi Oranye. (Suara.com/Dea Hardianingsih)
baca 10 detik
  • Bupati Langkat Syah Afandin diduga melakukan korupsi anggaran pendidikan dan jual beli jabatan kepala sekolah di daerahnya.
  • JPPI mendesak KPK mengusut tuntas seluruh jaringan yang terlibat termasuk pejabat dinas hingga penyedia proyek di Langkat.
  • Pengamat hukum menegaskan penegakan hukum harus dilakukan konsisten tanpa pendekatan keadilan restoratif karena kasus ini bersifat sistematis.

Suara.com - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin memicu sorotan tajam dari kalangan pengamat. Anggaran pendidikan yang diduga diselewengkan diminta untuk dikembalikan demi kepentingan peserta didik.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menegaskan, dana pendidikan merupakan hak siswa yang tidak boleh hilang akibat praktik korupsi. Ia menilai pemulihan anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pendidikan.

“Anggaran pendidikan masih menjadi ladang empuk korupsi bagi elite daerah. Mengapa? Karena anggarannya besar, paket pengadaannya banyak, pengawasannya lemah,” ujar Ubaid melalui pesan singkat, Minggu (5/7/2026).

Ia menambahkan, dominasi kepala daerah terhadap dinas pendidikan hingga penyedia barang dan jasa turut memperbesar potensi penyimpangan. “Ketika pendidikan dikelola seperti proyek politik, maka sekolah berubah menjadi mesin rente,” katanya.

Ubaid juga menyoroti dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah dalam kasus tersebut. Menurutnya, praktik ini berbahaya karena merusak sistem pendidikan dari hulu.

“Kalau kepala sekolah dipilih karena setoran, bukan integritas, maka yang rusak bukan hanya birokrasi, tetapi juga mutu pembelajaran dan masa depan murid,” tegasnya. Ia mengingatkan, kepala sekolah hasil transaksi cenderung mencari balik modal, bukan membangun sekolah.

Lebih jauh, Ubaid menilai kasus Langkat harus menjadi alarm nasional. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dinilai tidak akan berdampak signifikan jika tata kelolanya masih koruptif.

“Tanpa transparansi, audit terbuka, dan pengawasan publik, anggaran pendidikan akan terus menjadi bancakan,” ujarnya.

JPPI pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas perkara ini. Tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga membongkar jaringan yang diduga terlibat.

baca juga

Ubaid meminta KPK menelusuri peran pejabat dinas, penyedia proyek, hingga broker politik yang diduga menikmati aliran dana pendidikan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta melakukan audit khusus di Langkat.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai dugaan korupsi di Langkat menunjukkan pola yang sistematis. Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten hingga semua pihak diproses.

“Kalau begitu faktanya, ini berarti pemain kawakan. Hukum harus ditegakkan dengan benar dan konsisten,” ujarnya.

Fickar juga menilai pendekatan restorative justice tidak tepat diterapkan dalam kasus ini. Menurutnya, tingkat keseriusan pelanggaran menjadi alasan pemberatan hukuman dalam proses hukum.

Ia menambahkan, sektor pendidikan memang rawan korupsi karena bergantung pada anggaran negara. Tanpa pengawasan publik yang kuat, potensi penyimpangan akan terus terjadi.

“Bidang apa pun yang mengandalkan APBN/APBD potensial menjadi sasaran korupsi. Apalagi pendidikan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas,” katanya.

Fickar menjelaskan, penggunaan anggaran pendidikan kerap sulit diukur hasilnya secara langsung. Kondisi ini membuat praktik korupsi lebih mudah terjadi karena tidak ada tolok ukur yang jelas terhadap kualitas output.

“Sepanjang kegiatan belajar berjalan, sering dianggap selesai tanpa mengukur hasil. Karena itu potensi korupsinya sangat besar,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:39 WIB

Ketika Kebiasaan Buruk Menjadi Budaya, Korupsi Pun Sulit Diberantas

Ketika Kebiasaan Buruk Menjadi Budaya, Korupsi Pun Sulit Diberantas

Your Say | Sabtu, 04 Juli 2026 | 15:45 WIB

Bupati Langkat Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Bupati Langkat Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Video | Sabtu, 04 Juli 2026 | 13:48 WIB

KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum

KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:53 WIB

Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT

Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:20 WIB

Terkini

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 22:58 WIB

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:27 WIB

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:48 WIB

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:43 WIB

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:35 WIB

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:30 WIB

Momen Raffi Ahmad Cs Bagi-bagi Duit Endorse Pemerintah ke Warga Pidie Jaya dan Gayo Lues

Momen Raffi Ahmad Cs Bagi-bagi Duit Endorse Pemerintah ke Warga Pidie Jaya dan Gayo Lues

Entertainment | Rabu, 18 November 2026 | 21:29 WIB

BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!

BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 21:27 WIB

×