- Advokat Subhan Palal melaporkan pakar pendidikan Ina Liem atas dugaan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada Kamis (19/11/2026).
- Ina Liem menolak mencabut keterangannya karena meyakini pernyataannya didasarkan pada siaran pers resmi dan keahlian profesional miliknya.
- Subhan berencana mendatangi Kemendikdasmen untuk mendesak eksekusi pengembalian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Senin mendatang.
Suara.com - Advokat Subhan Palal menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang diduga dilakukan pakar pendidikan Ina Liem saat menjadi saksi ahli dalam sidang perkara ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Subhan mengatakan, sebelum membuat laporan polisi, dirinya telah lebih dahulu melayangkan somasi kepada Ina Liem. Namun, pakar pendidikan tersebut menolak mencabut keterangan yang telah disampaikannya di persidangan MK.
"Menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN," kata Subhan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026).
Subhan menyebut, dalam laporannya, Ina diduga melanggar Pasal 373 tentang pemberian keterangan palsu di atas sumpah. Ia menyebut ketentuan dalam KUHP tersebut mengatur ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
Tak hanya melaporkan Ina, Subhan mengaku telah menyiapkan langkah lanjutan dengan menyasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pada Senin mendatang, ia berencana mendatangi kementerian tersebut untuk meminta pelaksanaan ketentuan Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Subhan mendesak agar konsekuensi hukum terkait persoalan surat keterangan (suket) tersebut segera dilaksanakan, termasuk pengembalian uang sebagaimana yang dimintanya.
Ia juga menegaskan bahwa Gibran merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas pengembalian uang tersebut.
“Nah, di situ apa? Tergugat dalam hal ini Kementerian Dinas Pendidikan tadi harus mengembalikan uang. Maka itu yang saya minta hari Senin paling telat, saya minta itu dieksekusi,” tuturnya.
Sementara itu, Ina Liem menegaskan bahwa kehadirannya di MK adalah sebagai ahli, bukan sebagai perwakilan pemilik ijazah, yakni Gibran.
Ia meyakini hakim memahami bahwa tugas seorang ahli bukan untuk menyediakan bukti ijazah seseorang.
"Dan jelas, yang saya sebutkan adalah press release resmi MDIS, bukan ijazah asli Gibran Rakabuming Raka," ungkapnya.
Ina juga menegaskan tidak akan mencabut keterangan yang telah disampaikannya sebagai ahli di MK. Ia memastikan seluruh keterangannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan keahlian profesional dan sumber informasi yang digunakan.