Soroti Proyek Satelit Rusia di Biak, Pansus Papua DPD RI Mulai Inventarisasi Masalah

Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua sebagai langkah nyata untuk mengevaluasi berbagai persoalan mendalam di Tanah Papua.

Pansus ini akan menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari stabilitas keamanan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

Ketua Pansus Papua sekaligus Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya aspirasi dan laporan yang masuk dari berbagai elemen masyarakat di Papua.

"Hari ini saya menyampaikan ke rekan-rekan sekalian bahwa pada tanggal 23 Mei yang lalu, melalui Sidang Paripurna DPD RI telah memutuskan bahwa dibentuk Pansus Papua," ujar Yorrys dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Dengan tujuan agar persoalan-persoalan yang mengemuka selama ini dan masukan-masukan dari masyarakat, baik itu masyarakat adat, lembaga-lembaga formal, MRP, tokoh agama, pemuda yang datang melaporkan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di Papua kepada DPD," katanya menambahkan.

Pansus ini beranggotakan 15 senator yang berasal dari berbagai komite dan alat kelengkapan DPD RI. Berdasarkan amanat tata tertib, Pansus Papua dijadwalkan bekerja selama enam bulan.

Pada tahap awal, tim akan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap masalah-masalah yang ada sebelum melahirkan rekomendasi resmi.

"Pansus ini baru mulai kerja nanti. Kita baru menetapkan keanggotaan. Terus kemudian, hari ini kita mulai jadwal untuk pembahasan menentukan, menginventarisir semua persoalan-persoalan yang terjadi di Papua karena ini bukan masalah baru," katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa fokus kerja Pansus akan terbagi ke dalam dua pilar utama, yakni masalah keamanan dan keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Ada dua hal yang kita mau fokus di situ. Pertama mengenai masalah keamanan, yang di dalamnya, seperti tadi yang sudah disampaikan, termasuk pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Yang kedua adalah PSN. PSN ini masalah yang cukup serius sekarang ini," tuturnya.

Terkait PSN, Yorrys memberikan perhatian khusus pada proyek di Biak, mengingat adanya kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan Rusia untuk peluncuran satelit.

"Memang PSN-nya bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi masalah yang paling menjadi perhatian kita adalah masalah PSN di Papua. Dan kedua, PSN di Biak. Biak itu juga menjadi masalah karena pemerintah sudah menyetujui untuk peluncuran satelit di Biak dengan Pemerintah Rusia," jelasnya.

Selain itu, Anggota DPD RI Eka Kristin Yeimo menekankan bahwa Pansus akan memberikan perhatian serius pada rasa aman warga sipil yang terus terusik oleh kekerasan.

"Pansus Papua DPD RI akan memfokuskan diri pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang sedang terusik oleh aksi-aksi kekerasan oleh siapapun pihak yang diduga terlibat, baik itu dari aparat TNI-Polri, kelompok bersenjata ataupun masyarakat sipil," tegas Eka.

Ia menambahkan bahwa Pansus berkomitmen untuk menjembatani aspirasi masyarakat adat dan sipil yang merasa hak-haknya terabaikan.

"Pansus Papua DPD RI juga berusaha menjembatani keresahan dan kegelisahan masyarakat Papua atas hak-hak yang dirasa tersalimi dan tidak terakomodasi dengan baik. Sebab kompleksitas persoalan di Papua menunjukkan bahwa apapun peristiwa yang sedang terjadi, tidaklah berdiri sendiri, melainkan akibat dari sejumlah sebab yang tidak direspon dengan baik," katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Pansus Papua berencana mengundang pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan serta akan turun langsung melakukan advokasi ke daerah.