Buntut Kasus Penyekapan di Bandung, Ombudsman Jelaskan Beda Aniaya dan Siksa

Suara.com - Ombudsman RI menjelaskan perbedaan tindak pidana penganiayaan dan penyiksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, menyusul mencuatnya kasus penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung.

Ombudsman RI Syafrida Rasahan dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026), mengatakan perbedaan antara penganiayaan dan penyiksaan terletak pada pelaku, konteks perbuatan, serta tujuan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Menurut Syafrida, penganiayaan dalam KUHP pada dasarnya merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain dalam konteks tindak pidana umum antarindividu.

Sementara itu, penyiksaan merupakan tindak pidana khusus yang terjadi dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau pejabat negara.

Ia menjelaskan penyiksaan dilakukan oleh atau dengan keterlibatan pejabat negara dalam pelaksanaan kewenangannya, seperti pada proses pemeriksaan atau interogasi, dan umumnya disertai unsur pemaksaan untuk memperoleh pengakuan, informasi, atau tujuan tertentu lainnya.

Sebaliknya, penganiayaan pada umumnya merupakan tindak kekerasan yang terjadi antarindividu tanpa melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau pejabat negara.

Syafrida mengatakan tindak pidana penyiksaan kini diatur secara khusus dalam Pasal 530 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut mengadopsi substansi "Convention against Torture" (CAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan.

Menurut dia, pengaturan tersebut menegaskan bahwa penyiksaan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dari penganiayaan sehingga memberikan dasar hukum yang lebih tegas untuk menindak aparat atau pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya.

Sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI menekankan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mencegah segala bentuk penyiksaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan yang berkeadilan.

Syafrida meminta aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban.

Ia juga mengecam tindakan penyekapan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun mental serta mendesak aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan tanpa penundaan yang tidak perlu.

Sebelumnya, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menyatakan kondisi YTR (29), korban dugaan penganiayaan berat dan penyekapan selama tiga tahun oleh kekasihnya di Kabupaten Bandung, berangsur membaik setelah menjalani perawatan intensif dan kini memasuki tahap pemulihan sebelum menjalani operasi.