REGIONAL:
- Amnesty Internasional menyoroti kebijakan pemekaran wilayah Papua yang dilakukan tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat asli setempat.
- Pengerahan personel militer dan kepolisian berlebih dikhawatirkan memicu konflik bersenjata serta meningkatkan jumlah pengungsi di wilayah Papua.
- Amnesty mendesak pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dan mengutamakan dialog untuk merumuskan kebijakan yang sesuai aspirasi masyarakat Papua.
Suara.com - Amnesty Internasional Indonesia ikut menyoroti isu kemanusiaan di Papua yang kian memanas meskipun telah diterapkan otonomi khusus dan pemekaran sejumlah wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Juru Kampanye Amnesty Internasional Indonesia, Nurvina Savitri mengungkapkan pemekeran provinsi di Papua diterapkan tanpa melibatkan partisipasi bermakna masyarakat asli di sana.
"Persetujuannya hanya didapat dari mereka-mereka yang mendukung saja. Tanpa ada proses konsultasi yang menyeluruh," ucap Nurina saat diksusi dan nobar film Sa Pu Nama Pengungsi di Jakarta, pada Minggu (12/7/2026).
Padahal, kata Nurvina, mandat hukum HAM Internasional mengatur bahwa persetujuan masyarakat menjadi hal yang krusial untuk merumuskan suatu kebijakan yang berdampak langsung.
"Pembangunan itu untuk siapa sebenarnya?" ujar Nurvina.
Selain itu, ia juga menyentil keputusan pemerintah yang mengerahkan jumlah personil militer dan kepolisian yang berlebih untuk menangani penanganan di sana.
Pendekatan milteristik justru dikhawatirkan meningkatkan jumlah pengungsi yang terlantar dan jatuhnya korban akibat konflik bersenjata.
Alih-alih menggunakan pendekatan keamanan, pemerintah seharusnya mengutamakan proses dialog dengan masyarakat Papua.
Oleh karena itu, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan tersebut.
Selain itu, Nurvina menambahkan, persoalan Papua tak bisa hanya dilihat dari sudut pandang Jakarta.
"Pernahkah negara atau kita melihat sebenarnya saudara-saudara di Papua maunya seperti apa?" katanya. (Reporter: Alif Bintang)
TERPOPULER
