Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Tak Ada Alasan Lanjutkan Program MBG

Suara.com - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi MBG Watch menyebut tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk meneruskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu telah diterpa kasus dugaan korupsi.

Peneliti Transparency International Indonesia Agus Suwarno menilai langkah pemerintah melanjutkan program dengan anggaran jumbo tersebut hanya memberi kesan bahwa pemerintah tidak peka membaca situasi fiskal saat ini.

Alih-alih digunakan untuk MBG, Agus menyarankan pemerintah mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih krusial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Apalagi, lanjut Agus, tata kelola pelaksanaan program ini terkesan serampangan. Tidak adanya baseline atau data acuan yang menjadi landasan untuk mengukur keberhasilan program disebut sebagai persoalan utama.

Menurut Agus, ketiadaan data acuan (baseline) tersebut membuat pelaksanaan program MBG sejak awal tidak memiliki dasar evaluasi yang jelas.

"Program ini (MBG) memang gagal sejak dalam perencanaan. Maka solusinya adalah hentikan programnya," kata Agus saat menggelar aksi  di depan gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta, pada Rabu, (15/7/2026). 

Oleh karena itu, menurut Agus, keputusan kini berada di tangan Presiden untuk menentukan apakah program tersebut akan diteruskan atau dihentikan.

"Egonya (Prabowo) terlalu tinggi saya rasa," tegas anggota MBG Watch itu.

Senada dengan Agus, juru bicara MBG Watch Annette juga mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Ia meminta program tersebut dihentikan secara keseluruhan. Sebab, Annette memandang MBG hanya menjadi ajang perebutan rente oleh elite.

Oleh karena itu, MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan, yakni menghentikan program MBG, mengusut tuntas kasus dugaan korupsi MBG, serta mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih krusial.

Annette juga menyinggung keputusan Presiden Prabowo yang tetap melanjutkan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program tersebut lebih mencerminkan kepentingan pribadi Presiden.

"Seperti saya bilang tadi, fantasi masturbasi politik dia (Prabowo). Kalau orang masturbasi itu kan senang sendiri, ya. Dia nyangka dia memuaskan orang lain. Enggak! Dia merasa bahwa 'rakyat harusnya bersyukur sama gue, karena gue ngasih mereka makan'. Namanya orang masturbasi begitu, dong. Tapi ternyata apa? Rakyat sekarang teriaknya apa coba? Berapa banyak ribuan PHK bulan belakangan ini? investor kabur! Dollar hari Rp18.200.Terus fantasi di yang mana yang terpenuhi?" kata Annette.

Jika tuntutan aliansi tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggerakkan kampanye agar masyarakat menolak membayar pajak.

"Karena pajaknya tidak kembali lagi ke kami. Dalam arti pendidikan yang lebih baik," kata Annette.

Reporter: Alif Bintang