Purbaya Pastikan Ada Efisiensi Anggaran MBG Tahun Depan, Jadi Rp 174 Triliun?

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal wacana efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional menjadi Rp 174 triliun di 2027.

Adapun usulan pemangkasan anggaran MBG jadi Rp 174 triliun ini dilontarkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Meski begitu Purbaya masih belum menemukan angka pasti berapa banyak efisiensi anggaran tersebut.

"Saya enggak tahu, kita lihat nanti. Tapi akan ada efisiensi," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (15/7/2026).

Menkeu Purbaya berkelakar kalau saat ini BGN sedang bingung karena masih melakukan perhitungan efisiensi anggaran. Makanya alokasi dana MBG hingga sekarang masih belum diumumkan.

Namun yang pasti, Purbaya menegaskan bahwa Pemerintah bakal melakukan efisiensi anggaran MBG.

"BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi ngitung. Tapi jelas akan ada efisiensi," lanjutnya.

Ia pun meminta publik untuk tidak takut kalau Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sembarangan. Sebab saat ini BGN sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyebut kalau Kemenkeu bakal melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Jika ada yang tidak beres, maka SPPG itu bakal ditutup.

"Nanti kalau jelek kita lapor, kalau tutup kita perlu tutup. Jadi enggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi," tegas Purbaya.

Banggar hitung efisiensi anggaran MBG

Sebelumnya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memprediksi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan jauh lebih kecil dari proyeksi awal.

Menurutnya, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp174 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi. Said mengatakan angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.

"Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan. Salah satu sumber efisiensi berasal dari penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan agar pembahasan program MBG tidak hanya terpaku pada besarnya anggaran. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan tata kelola berjalan baik dan kualitas makanan bergizi tetap terjaga.

"Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegas Said.

Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Pembahasan anggaran MBG 2027 masih akan dibahas bersama pemerintah sebelum ditetapkan dalam APBN. Ia menargetkan keputusan final mengenai besaran anggaran akan diambil pada September mendatang.