DPR Ingatkan Pemerintah, Jangan Jadikan MBG Kambing Hitam Anjloknya Harga Ayam dan Telur

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak bisa dijadikan alasan utama di balik anjloknya harga ayam dan telur di tingkat peternak. Komisi IV DPR RI menegaskan akar persoalan industri perunggasan tetap berada pada ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang telah lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Heri Darmawan, meminta Kementerian Pertanian tidak menggiring opini bahwa penurunan harga unggas terjadi akibat liburnya program MBG.

Menurut Heri, kontribusi MBG terhadap penyerapan produksi ayam dan telur masih relatif kecil sehingga dampaknya terhadap harga pasar juga terbatas.

"Jangan kita orang di perunggasan ini terbuai dengan MBG. Jangan jadikan alasan MBG ini ada tersendat harga turun, enggak. Karena MBG itu enggak sampai 10 persen. Itu pun pada tahun 2029. Kalau hari ini belum 10 persen," ujar Heri dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (15/7/2026).

Ia mengakui program MBG mungkin memberikan sedikit pengaruh terhadap permintaan, namun bukan faktor dominan yang menentukan pergerakan harga ayam maupun telur.

Menurutnya, stabilitas harga di sektor perunggasan lebih ditentukan oleh keseimbangan antara produksi dan konsumsi nasional.

"Yang penting yaitu tadi, keseimbangan supply dan demand," katanya.

Heri juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang berhasil mendorong pemulihan harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak menjadi sekitar Rp19.500 per kilogram. Capaian tersebut dinilai sebagai kemajuan setelah harga sempat jatuh drastis pada awal Juli.

Ia mengungkapkan, pada awal bulan harga ayam hidup di kandang hanya berkisar Rp12.000 per kilogram, sementara biaya produksi peternak mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat peternak merugi hingga sekitar Rp8.000 untuk setiap kilogram ayam yang dijual.

Meski harga telah pulih ke level Rp19.500 per kilogram, Heri menilai angka tersebut masih belum memberikan keuntungan bagi peternak karena masih berada di bawah titik impas atau break even point (BEP).

"Sasaran kita bukan Rp19.500, karena itu BEP pun belum. Kurang Rp1.000 sampai Rp2.000," ujarnya.

Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa industri perunggasan merupakan sektor yang sangat mudah diprediksi dari sisi produksi. Karena itu, pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi potensi kelebihan pasokan jauh sebelum terjadi gejolak harga.

Ia menilai kesalahan dalam pengaturan produksi saat ini akan berdampak pada kondisi pasar hingga beberapa tahun mendatang.

"Kalau kita berbuat salah sekarang, tiga tahun lagi akan nampak," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui harga ayam dan telur memang mengalami penurunan. Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah berkurangnya permintaan selama program MBG memasuki masa libur.

Namun, pernyataan tersebut mendapat sorotan dari DPR yang menilai pemerintah perlu lebih fokus membenahi tata kelola produksi dan distribusi unggas agar harga tetap stabil serta memberikan keuntungan yang layak bagi peternak.