Tak Lagi Soal Lingkungan: Mengapa Perubahan Iklim Disebut Ancaman bagi Keamanan Nasional Indonesia?

Suara.com - Perubahan iklim tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Dampaknya dinilai memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari keselamatan masyarakat hingga stabilitas ekonomi.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengatakan definisi keamanan nasional perlu diperluas karena ancaman terhadap negara kini tidak hanya berasal dari konflik atau serangan militer, tetapi juga dari krisis iklim.

"Kita sekarang melihat bagaimana isu ini sudah berkembang jauh menjadi isu yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa," kata Dino seperti dikutip dari ANTARA. 

Ia mencontohkan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025. Menurutnya, bencana tersebut berdampak langsung pada ratusan ribu warga, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menjadi perhatian nasional selama beberapa pekan.

Selain banjir, Dino menyebut ancaman lain seperti kebakaran hutan, kenaikan permukaan air laut, dan fenomena El Nino akan terus meningkat. "Perubahan iklim bukan ancaman yang selesai dalam satu atau dua tahun, tetapi akan berkembang secara permanen," ujarnya.

Menurut Dino, Indonesia memiliki peluang memainkan peran penting dalam penanganan krisis iklim global. Selain memiliki hutan tropis yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami, Indonesia juga dinilai berhasil menurunkan laju deforestasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, ia menegaskan Indonesia perlu menentukan sikap yang lebih tegas dengan menjadikan aksi iklim sebagai salah satu prioritas nasional sekaligus memperkuat perannya dalam perumusan kebijakan iklim global.

Pandangan serupa juga mulai muncul di pemerintah. Pada Juli 2025, Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa tingginya risiko bencana di Indonesia menuntut pendekatan baru dengan menempatkan bencana sebagai ancaman strategis nasional. Lembaga tersebut mengusulkan penguatan sistem ketahanan berbasis risiko bencana, termasuk integrasi data, pengembangan doktrin pertahanan nonmiliter, dan pembangunan pusat logistik strategis.

Isu tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 yang diselenggarakan FPCI pada 1 Agustus di Jakarta. Forum itu bertujuan mendorong aksi iklim sebagai bagian dari agenda pembangunan sekaligus keamanan nasional.