Sejarah Ceuta, Enklave Spanyol di Afrika Utara Jadi 'Surga' Warga Maroko

Suara.com - Kehadiran wilayah enklave Spanyol di pesisir utara Afrika terus memicu friksi diplomatik yang intens dengan Maroko. Ketegangan berlanjut lantaran Rabat pantang menyerah menuntut pengembalian kawasan strategis tersebut ke kedaulatannya.

Kota Ceuta dan Melilla bersama gugusan pulau kecil Plazas de Soberanía menjadi sisa-sisa terakhir pengaruh imperium Eropa di benua Afrika. Garis perbatasan darat di wilayah tersebut kini berfungsi sebagai benteng terdepan Uni Eropa.

Akar keberadaan kawasan ini membentang jauh sebelum pembentukan negara Maroko modern. Jejak kolonialisme masa lalu mengunci status hukum kedua kota tersebut di bawah naungan Madrid.

Sejarah Panjang Enklave Spanyol dan Kekuasaan Spanyol

Pemerintah Spanyol memegang kendali atas Ceuta sejak abad ke-16 setelah menerima pengalihan kekuasaan dari Portugal. Sementara itu, wilayah Melilla telah ditaklukkan oleh bangsawan Spanyol sejak akhir abad ke-15.

Dominasi historis tersebut menjadi fondasi utama bagi Madrid untuk mempertahankan hak kepemilikannya hingga hari ini. Narasi sejarah kejayaan masa lalu terus dipelihara sebagai simbol kebesaran bangsa.

Antropolog dari IMF-CSIC di Barcelona, Yolanda Aixelà Cabré, memberikan pandangannya terkait nilai strategis wilayah tersebut bagi pemerintah kolonial.

“Spanyol mencapai wilayah terluasnya di Amerika Latin, dan dengan lepasnya Kuba, Kosta Rika, dan Filipina pada tahun 1898, Spanyol mengalihkan pengaruhnya ke Afrika, meskipun sebagian besar kekuatan kolonial Eropa telah membaginya di antara mereka sendiri,” kata Cabré dikutip dari Al Jazeera.

Gengsi sejarah masa lalu membuat Pemerintah Spanyol enggan melepas kendali atas tanah perbatasan tersebut. Cabré menilai ada nilai ideologis mendalam yang terus dipertahankan oleh otoritas Madrid.

“Bagi Spanyol, mempertahankan enklave-enklave ini [di pantai utara Afrika] sangat mendasar pada tingkat simbolis karena memperkuat keagungan Spanyol, masa lalu kekaisarannya yang terus dianggap oleh Negara sebagai pembawa peradaban yang berlawanan dengan kebiadaban, sebuah gagasan yang terangkum sempurna oleh wacana berulang bahwa [Christopher] Columbus, yang mewakili Raja Katolik, ‘menemukan’ Amerika,” tuturnya.

Di sisi lain, posisi tawar Maroko untuk merebut kembali kawasan tersebut terbentur oleh realitas sejarah. Peneliti sejarah Afrika Utara, Selim Balouati Lakhloufi, menjelaskan asal-usul keberadaan enklave tersebut.

“Wilayah-wilayah tersebut merupakan enklave yang telah diduduki selama berabad-abad,” ujar Lakhloufi.

Strategi Bertahap Pemerintah Maroko

Pasca-merdeka dari Prancis pada 1956, Maroko menetapkan klaim atas Ceuta, Melilla, dan Plazas de Soberanía sebagai agenda nasional. Namun, langkah diplomasi Rabat di tingkat internasional dinilai kurang agresif pada masa-masa awal dekolonisasi.

Pakar kebijakan luar negeri Maroko, Samir Bennis, membeberkan pertimbangan taktis yang diambil oleh para pemimpin Maroko kala itu.

“Mungkin masalah ini tidak akan berdampak buruk pada hubungan bilateral seandainya para pemimpin Maroko menunjukkan tekad yang lebih besar pada awal tahun 1960-an, selama puncak periode dekolonisasi, untuk membawa masalah ini ke PBB dan berusaha mendapatkan pengakuan atas kedua kota ini sebagai wilayah kolonial yang harus dibebaskan dari kehadiran asing,” papar Bennis.

Luasnya cakupan sengketa wilayah memaksa Rabat menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan gradual. Bennis menambahkan dua faktor utama yang memicu penundaan klaim formal tersebut.

“Yang pertama adalah besarnya skala sengketa wilayah antara Spanyol dan Maroko. Mengingat kesulitan yang dihadapi Maroko dalam menantang kontrol Spanyol atas beberapa wilayah secara bersamaan, pemerintah Maroko memutuskan untuk bertindak secara bertahap dalam upayanya merebut kembali bagian wilayah Maroko yang masih berada di bawah kekuasaan Spanyol,” ungkap Bennis.

“Faktor kedua yang menyebabkan kepemimpinan Maroko menunda pembicaraan masalah Ceuta dan Melilla adalah kesediaan yang ditunjukkan oleh otoritas Spanyol untuk menyelesaikan sengketa wilayah mereka dengan Maroko secara bertahap. Pada akhirnya, strategi ini terbukti sangat menguntungkan bagi perlindungan kepentingan Spanyol di kedua kota tersebut,” lanjutnya.

Klaim kedaulatan Maroko atas wilayah enklave dianggap lemah jika ditinjau dari hukum internasional saat ini. Peneliti hukum Wolfson College Universitas Cambridge, Jamie Trinidad, menilai tuntutan Rabat lebih bersifat politis.

“Ini adalah klaim politik, bukan klaim hukum, mirip dengan klaim Spanyol atas Gibraltar, yang terletak di seberang selat dari Ceuta,” kata Trinidad.

“Pada tahun 1970-an, Maroko meminta PBB untuk memasukkan wilayah-wilayah tersebut ke dalam daftar ‘Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri’ yang diawasi oleh Komite Khusus Dekolonisasi PBB, namun permintaan Maroko diabaikan oleh PBB,” tambahnya.

Penduduk lokal di Ceuta dan Melilla mayoritas memilih untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan Spanyol. Kesenjangan fasilitas kesejahteraan sosial yang lebar menjadi alasan utama warga enggan bergabung dengan Maroko.

“Hal ini terbukti secara konsisten dalam opini publik dan tidak adanya gerakan politik signifikan yang memperjuangkan perubahan kedaulatan,” ujar Lakhloufi.

“Bahkan penduduk berdarah Maroko ingin tetap menjadi warga Spanyol dan Eropa. Ini karena perbedaan kesejahteraan sosial antara Maroko dan kota-kota tersebut sangat tinggi,” sambungnya.

“Pada saat yang sama, kedua kota mempertahankan hubungan sejarah, budaya, dan ekonomi yang kuat dengan Maroko, menjadikan kerja sama lintas batas sebagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Lakhloufi.

Prospek Masa Depan Wilayah Perbatasan

Lembijakan diplomasi Spanyol di kawasan perbatasan Afrika Utara diperkirakan tidak akan mengalami perubahan mendasar terkait kedaulatan. Lakhloufi menegaskan prioritas kedua negara saat ini lebih berfokus pada efisiensi tata kelola perbatasan.

“Apa yang mungkin berubah adalah cara Spanyol mengelola hubungannya dengan Maroko, khususnya terkait manajemen perbatasan, migrasi, dan kerja sama keamanan. Namun, penyesuaian taktis tidak boleh disamakan dengan pergeseran posisi jangka panjang Spanyol terkait kedaulatan. Biasanya Marokolah yang memberi tekanan di perbatasan, bukan Spanyol,” pungkas Lakhloufi.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Cabré yang melihat adanya potensi pergeseran sikap di masa depan. Gelombang migrasi masif dapat memicu evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan wilayah terisolasi tersebut.

“Keberadaan mereka [enklave-enklave tersebut] merupakan anomali sejarah yang tidak berkelanjutan pada saat dekolonisasi negara-negara Eropa sedang dipromosikan di semua tingkatan, seperti negara-negara Eropa yang mengembalikan barang-barang yang dicuri selama kolonialisme dan mengakui hak-hak kewarganegaraan dari bekas jajahan mereka,” ungkap Cabré.

Dinamika perbatasan di Afrika Utara dipastikan tetap menjadi isu krusial dalam krisis migrasi serta diplomasi regional. Spanyol dan Maroko dituntut untuk terus menjaga keseimbangan antara klaim kedaulatan dan kerja sama keamanan bersama.