- CEO Danantara Rosan Roeslani melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia kepada Presiden Prabowo di Jakarta pada Kamis (6/8).
- Danantara menjajaki peluang kerja sama investasi kepemilikan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah bersama Mada Group.
- Presiden Prabowo menekankan pentingnya perampingan struktur organisasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat anggaran negara.
Suara.com - Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah dan Madinah terus menunjukkan perkembangan.
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, yang menyampaikan bahwa proyek tersebut kini telah memasuki tahap pemilihan arsitek dan penyusunan konsep desain.
Usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/8), Rosan mengatakan Prabowo meminta pembaruan terkait desain dan visualisasi proyek yang diharapkan menjadi pusat layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
"Kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update," kata Rosan kepada wartawan, dikutip dari ANTARA.
Laporan tersebut disampaikan setelah Rosan melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi, meliputi Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Dalam kunjungan itu, ia bertemu dengan Menteri Investasi Arab Saudi, penasihat Raja, serta sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas peluang kerja sama investasi.
Salah satu peluang yang tengah dijajaki adalah keterlibatan Danantara dalam pengelolaan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah. Menurut Rosan, Danantara mendapat tawaran untuk memiliki porsi kepemilikan di bandara tersebut.
"Kami juga membahas kerja sama di sektor bandara di Madinah. Salah satunya adalah tawaran agar Danantara memiliki porsi kepemilikan di airport Madinah," ujarnya.
Meski demikian, Rosan menegaskan tawaran tersebut masih dalam tahap penjajakan. Danantara saat ini masih melakukan komunikasi dan kajian bersama Mada International Holdings (Mada Group), perusahaan yang mengelola bandara tersebut.
Selain membahas proyek Kampung Haji, Rosan juga melaporkan agenda reformasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo, kata dia, kembali menekankan pentingnya penyederhanaan struktur organisasi agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien.
Arahan tersebut terutama ditujukan kepada BUMN-BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan perusahaan pelat merah lainnya, sehingga produktivitas meningkat dan biaya operasional dapat ditekan.
Menurut Rosan, hingga akhir Juli 2026 proses perampingan telah dilakukan terhadap 274 perusahaan di bawah Danantara.
Ia juga menyampaikan perkembangan berbagai proyek hilirisasi yang saat ini tengah dijalankan sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah industri nasional.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Juli 2026, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa konsolidasi, penutupan, dan penggabungan ratusan BUMN diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, listrik, serta berbagai pengeluaran rutin lainnya.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN berkurang menjadi maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026, dari sebelumnya mencapai 1.077 BUMN. Target tersebut, menurut Prabowo, telah disanggupi oleh Danantara sebagai pengelola aset negara.