Hasto Minta Agustus Diisi Kegiatan Positif, Bukan Demo: Kritik Tetap Boleh

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak masyarakat mengisi momentum bulan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan menahan diri dari aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Hasto di tengah kabar mengenai rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada Agustus. Namun, dia menegaskan imbauan tersebut bukan berarti PDIP hendak membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan kritik.

"Kami mengajak seluruh komponen bangsa agar mari kita jaga ya kesakralan pada bulan Agustus. Maka bulan Agustus kalau kemarin ada isu-isu demo ya sebaiknya janganlah di situ," kata Hasto saat di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).

Hasto mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat dan berdemonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus tetap dihormati.

"Memang demonstrasi itu kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat itu kan dijamin dalam konstitusi. Nah, PDI Perjuangan respect dan kami berjuang bagi amanat konstitusi itu," ujarnya.

Menurut Hasto, partai politik maupun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melarang masyarakat menyampaikan kritik melalui demonstrasi. Karena itu, dia meminta agar ajakannya dipahami sebagai dorongan untuk menjaga suasana bulan kemerdekaan, bukan pelarangan terhadap aksi unjuk rasa.

"Meskipun kita enggak bisa melarang berbagai bentuk ekspresi melalui demonstrasi karena itu hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusinya," lanjutnya.

Dorong Kritik Tetap Disuarakan

Hasto mengatakan berbagai persoalan bangsa tetap membutuhkan suara kritis dari masyarakat. Namun, momentum Agustus menurut dia lebih baik dimanfaatkan untuk menggali kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa dan menerjemahkannya menjadi agenda yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Mari pada bulan Agustus ini dengan melihat berbagai problematika bangsa yang tidak mudah itu baiknya kita isi dengan hal-hal yang positif," kata Hasto.

Dia berharap nilai-nilai perjuangan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah, DPR, maupun partai politik dalam menyusun agenda ke depan.

"Skala prioritas kita saat ini pada bulan Agustus ini lebih baik kita menggali dan kemudian melihat relevansi dan kemudian merumuskan agenda apa yang harus kita lakukan. Tanpa menghilangkan berbagai suara-suara kritis untuk terus dapat disuarakan," ucapnya.

Hasto juga mengaitkan imbauan tersebut dengan sejumlah momentum sejarah yang berlangsung pada Agustus, termasuk wafatnya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Soepratman, serta Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

"WR Soepratman beliau kan selawatnya tanggal 17 Agustus. Jangan-jangan Bung Karno juga menetapkan 17 Agustus. Itu juga untuk menghormati WR Soepratman. Karena Bung Karno mencoba dipaksa sampai diculik ke Rengasdengklok," ujarnya.

Dia kemudian menyinggung kembali semangat pembebasan Bung Karno terhadap rakyat marhaen yang menurutnya relevan untuk dibicarakan pada momentum kemerdekaan.

"Dalam rangka peringatan 17 Agustus 1945 spirit pembebasan Bung Karno terhadap rakyat Marhaen, itu juga kami gelorakan kembali," kata Hasto.

Hasto menyampaikan hal tersebut antara lain melalui peluncuran buku Marhaenisme untuk Generasi Z. Dia juga mengutip pandangan pemikir kebinekaan lulusan Harvard, Sukidi, mengenai potensi bahaya otoritarianisme yang dapat muncul di balik watak populis.