- Pakar hukum Yenti Garnasih menyatakan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terindikasi kuat melakukan tindak pidana pencucian uang karena temuan harta tidak wajar di rumahnya pada Selasa, 11 Agustus 2026 di Jakarta.
- Yenti Garnasih menyatakan istilah kriminalisasi yang disampaikan Febrie Adriansyah tidak tepat karena aturan hukum menetapkan bahwa proses kriminalisasi hanya berlaku untuk perbuatan, bukan kepada orang.
- Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai penyitaan emas batangan dan uang di rumah Febrie Adriansyah merupakan bukti kuat yang mengharuskannya menjalani proses persidangan di pengadilan.
“Yang dikriminalisasi itu perbuatan. Loh ini tidak ada undang-undangnya kok saya bisa dipidana, itu namanya kriminalisasi,” ujarnya.
Menurutnya, pernyataan Febrie lebih tepat dimaknai sebagai tudingan bahwa dirinya dikriminalkan. Artinya, Febrie merasa seharusnya tidak menjadi tersangka atau tidak memiliki indikasi pidana tetapi ditetapkan sebagai tersangka karena adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan atau tekanan dari atasan.
“Mungkin yang dimaksud dia adalah dikriminalkan. Artinya, dia mengatakan bahwa saya sebetulnya tidak harus jadi tersangka, awalnya tidak harus terindikasi kemudian jadi tersangka. Tapi, saya dipaksakan karena ada abuse of power atau ada pemaksaan dari atasan yang setingkat itu,” paparnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai pernyataan Febrie Adriansyah merupakan bagian dari pembelaan. Namun, proses hukum harus tetap melihat bukti-bukti yang tersedia.
“Ya pernyataan itu bagian dari pembelaan. Jika bukti-bukti keterangan saksi, ahli dan bukti surat yang ada telah jelas membuktikan ada perbuatan yang disangkakan kepada FA, artinya perbuatan itu ada,” kata Fickar.
Selain itu, kata dia, penemuan sejumlah harta berupa emas batangan dan uang di rumah Febrie dan saat ini disita juga menjadi bagian dari bukti yang harus diperhatikan dalam perkara tersebut.
Untuk itu, ia menilai Febrie tetap harus menjalani proses persidangan untuk menguji seluruh sangkaan dan bukti yang ada tersebut.
“Apalagi didukung dengan kepemilikan harta yang ada, baik disita berupa emas batangan dan beberapa rumah, jelas-jelas merupakan bukti bahwa kejahatan itu ada dan dilakukan oleh FA. Karena itu, FA harus diadili,” pungkasnya.