REGIONAL:
- Tokoh NU mendesak agar Muktamar ke-35 di Tambakberas pada 27–30 Agustus 2026 menghasilkan pimpinan PBNU yang independen dari politik praktis.
- Pimpinan baru PBNU wajib menjaga jarak dari kekuasaan demi mengoptimalkan advokasi rakyat dan menegakkan etika kebangsaan sesuai Khittah NU.
- Muktamar juga didorong untuk memperkuat tata kelola organisasi yang transparan serta memperluas ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.
Suara.com - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU menegaskan pentingnya melahirkan kepemimpinan PBNU baru yang independen, berintegritas, serta terbebas dari benturan kepentingan politik praktis.
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan agar fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, tetap berjalan optimal.
Di mana menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi warga Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa, angka besar yang tidak boleh dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar jabatan menteri atau kepala daerah.
"NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics, yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik, Rabu (12/8/2026).
Ia juga mendukung penuh larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.
Kepemimpinan Muda dan Menjaga Jarak dari Politisasi
Aktivis muda NU, Hatim Gazali, memperingatkan risiko besar jika PBNU terus terseret dalam pertarungan politik praktis. Menurutnya, keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan hanya akan membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik.
"Sekali memilih masuk ke jebakan para politisi, ke depan NU tidak bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada," tegas Hatim.
Untuk menghindari tekanan politik dan konflik kepentingan, Hatim menekankan bahwa calon pemimpin PBNU harus sosok yang dapat diterima semua pihak, bebas dari afiliasi partai politik, tidak memegang jabatan publik, serta tumbuh dari tradisi pesantren.
Selain itu, ia mendorong PBNU memberi ruang bagi kepemimpinan muda yang transformatif, meneladani jejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memimpin PBNU pada usia 43 tahun dan berhasil melahirkan banyak tokoh besar.
"Muda bukan hanya dalam pengertian umur, tetapi secara substansi mampu memahami dan mendalami dinamika generasi muda," tambah Hatim.
Sejumlah figur berkultur pesantren yang mulai ramai dibicarakan publik sebagai calon Ketua Umum PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).
Penegasan Khittah dan Keberpihakan pada Rakyat
Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU, Inayah Wulandari Wahid, menggarisbawahi bahwa independensi Ketua Umum PBNU merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan marwah organisasi sesuai Khittah NU.
"NU bukan organisasi yang antipolitik, tetapi harus bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan," tegas Inayah.
TERPOPULER