DPR Setuju Prabowo Evaluasi Buku Sekolah, Tapi Beri Syarat: Harus Gratis dan Tanpa Bisnis

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk mengevaluasi dan meninjau kembali buku-buku ajar di sekolah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memerintahkan agar buku pelajaran mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Presiden juga meminta agar kualitas buku Indonesia dibandingkan dengan buku-buku dari negara tetangga guna memastikan standar pendidikan yang kompetitif.

Merespons hal tersebut, Lalu menegaskan, bahwa Komisi X DPR RI pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana perubahan buku tersebut, asalkan diikuti dengan sejumlah catatan penting terkait kualitas konten dan aksesibilitas bagi siswa.

"Berikutnya, selain itu, ide Pak Presiden kemarin melalui Mensesneg terkait dengan buku mata pelajaran yang akan dirubah. Kami di Komisi 10 prinsipnya setuju, nggak ada masalah, dengan catatan, kan," ujar Lalu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Ia menekankan, bahwa perubahan buku tidak boleh hanya sekadar formalitas atau perubahan tampilan luar saja, melainkan harus menyentuh substansi materi yang mendalam dengan melibatkan para ahli.

"Satu, buku yang akan dirubah ini tidak hanya tampilan fisik. materi, isi, kontennya, juga tentu harus dirubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Kemudian, dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu," tegasnya.

Selain masalah konten, Lalu juga menyoroti aspek ekonomi dari kebijakan ini. Ia mewanti-wanti agar proyek perubahan buku pelajaran tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Lalu berharap buku-buku baru tersebut nantinya dapat diakses oleh seluruh siswa di Indonesia tanpa dipungut biaya.

"Kemudian berikutnya, tentu harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya, tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti segera membentuk tim untuk mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang saat ini digunakan di sekolah-sekolah.

Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas selama lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi diperlukan agar buku pelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

"Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar," kata Prasetyo saat jumpa pers bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti setelah rapat.

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan buku pelajaran mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.

Prabowo meminta pemerintah membandingkan buku pelajaran Indonesia dengan buku-buku dari sejumlah negara tetangga.