IESR: Hilirisasi Harus Sejalan dengan Transisi Energi

Suara.com - Agenda hilirisasi kembali menjadi salah satu fokus pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI. Namun, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan bahwa tidak semua proyek hilirisasi otomatis mendukung transisi energi.

Dalam pidatonya pada Jumat (14/8), Prabowo menekankan sejumlah proyek hilirisasi, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara sebagai alternatif LPG serta pembangunan smelter mineral.

"Dengan DANANTARA, negara sudah groundbreaking proyek hilirisasi. Proyek-proyek seperti batu bara menjadi DME, menggantikan LPG. Smelter alumina menjadi aluminium dan menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja," kata Prabowo.

Namun, IESR menilai agenda hilirisasi perlu dilihat berdasarkan dampaknya terhadap transisi energi. Menurut lembaga tersebut, terdapat perbedaan antara proyek yang memperkuat peralihan menuju energi bersih dan proyek yang justru berpotensi memperpanjang ketergantungan terhadap energi fosil.

DME batu bara dinilai berisiko

IESR menyoroti rencana produksi DME dari batu bara yang disebut pemerintah sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan proyek tersebut masih menghadapi persoalan keekonomian.

"Proyek DME berbasis batu bara memang diklaim dapat mengurangi impor LPG, tetapi berbagai kajian menunjukkan keekonomiannya masih lemah dan berpotensi membutuhkan subsidi lebih besar dibandingkan LPG impor," kata Fabby dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, penggunaan batu bara sebagai bahan baku DME juga dapat menimbulkan risiko fiskal bagi negara. Perubahan pasokan dan harga batu bara dapat memengaruhi biaya proyek sekaligus meningkatkan potensi beban keuangan negara.

Karena itu, IESR menilai hilirisasi berbasis batu bara perlu dikaji tidak hanya berdasarkan kemampuan menggantikan produk impor, tetapi juga dari sisi biaya, risiko fiskal, dan dampaknya terhadap target penurunan emisi.

Hilirisasi mineral punya peluang

Berbeda dengan DME batu bara, IESR melihat hilirisasi mineral, terutama nikel, memiliki peluang lebih besar untuk mendukung transisi energi.

Pengembangan industri nikel dapat berkaitan dengan rantai pasok kendaraan listrik dan baterai. Masuknya investasi pada rantai pasok baterai global dinilai menunjukkan peluang Indonesia untuk meningkatkan posisinya dalam industri tersebut.

Salah satunya melalui investasi anoda baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal senilai Rp3,2 triliun. Proyek tersebut memiliki kapasitas awal 80 ribu ton per tahun dan berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja.

Meski demikian, IESR menilai Indonesia masih memiliki celah pada sektor midstream atau tahap menengah dalam rantai pasok baterai.

Sejumlah fasilitas domestik, menurut IESR, masih berfokus pada perakitan atau pengemasan baterai. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penguasaan teknologi dan kedalaman rantai pasok di dalam negeri.

Indonesia juga perlu mengantisipasi perubahan teknologi baterai global. Fabby mengatakan industri dunia mulai bergerak dari teknologi nickel manganese cobalt (NMC) menuju lithium iron phosphate (LFP).

Perubahan tersebut perlu diperhitungkan dalam strategi pengembangan industri baterai nasional agar investasi yang masuk tetap kompetitif dan tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi.

Tak cukup hanya menghitung lapangan kerja

IESR menilai keberhasilan hilirisasi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun atau lapangan kerja yang tercipta.

"Keberhasilan hilirisasi seharusnya diukur bukan hanya dari jumlah proyek dan tenaga kerja, tetapi juga dari penguasaan teknologi, kedalaman rantai pasok domestik, efisiensi energi, dan kontribusinya terhadap ekonomi rendah karbon serta daya saing industri Indonesia," ujar Fabby.

Dengan demikian, agenda hilirisasi dinilai perlu diarahkan lebih jauh dari sekadar meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri.

Pembangunan industri, menurut IESR, perlu berjalan beriringan dengan transisi energi dan target Indonesia membangun ekonomi rendah karbon.