REGIONAL:
- DSI bisa berfungsi memperbaiki tata kelola ekspor nasional.
- DSI bertujuan mengatasi praktik under-invoicing serta transfer pricing guna mencegah kebocoran devisa negara.
- PT DSI mencatat potensi tambahan pendapatan lima miliar dolar AS dan akan memperluas pengawasan ke berbagai komoditas serta pelabuhan.
Suara.com - Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat diposisikan sebagai instrumen perbaikan tata kelola ekspor Indonesia selama dikelola secara transparan.
Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB University Prof Sahara, dalam diskusi Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, di Jakarta, Jumat (14/8/2026) mengatakan DSI adalah solusi tepat untuk memberantas praktik under-invoicing dan transfer pricing.
“Yang perlu dicatat menurut saya adalah kita harus menempatkan DSI atau memposisikan DSI itu sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor Indonesia,” kata Sahara.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 2026 memperjelas peran DSI dalam meningkatkan transparansi transaksi ekspor, penetapan harga, dan hasil ekspor, yang bertujuan mengurangi kebocoran akibat praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing.
“Salah satu tujuan kenapa DSI itu didirikan adalah salah satunya untuk menghindari under-invoicing, dan saya setuju, ya, karena praktik under-invoicing itu terjadi di Indonesia,” ujar Sahara.
Lebih lanjut, Research Associate CORE Indonesia itu menambahkan, pembentukan dan operasional DSI diharapkan juga perlu dibarengi dengan transparansi agar tujuan utamanya dapat terwujud.
“Sekaligus, meningkatkan transparansi, memastikan harga ekspor sesuai dengan harga pasar, dan mengoptimalkan penerimaan devisa,” kata Sahara.
Ia juga menyoroti kejelasan dari implementasi DSI agar dapat segera diketahui oleh para pemangku kepentingan, guna memastikan alur dari kegiatan perdagangan secara umum.
“Saya belum tahu DSI nanti itu implementasinya seperti apa, apakah dia akan menambah layer (terhadap kinerja ekspor) atau dia hanya sebagai instrumen tadi yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola ekspor di Indonesia,” kata Sahara.
“Kalau tadi dia menambah layer, itu tentu saja akan mempengaruhi ekspor, dan tentu saja bagi para pengusaha yang dia sudah mempunyai kontrak langsung dengan pembeli-pembeli luar negeri akan mengubah kontraknya tersebut, dan pembeli luar negeri juga akan wait and see terkait dengan hal tersebut,” katanya pula.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap PT DSI berhasil menemukan potensi tambahan pendapatan negara hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari hasil pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas ekspor sejumlah komoditas strategis ke luar negeri.
Presiden melanjutkan, PT DSI akan memperluas cakupan pengawasannya hingga ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Kemudian, PT DSI juga akan memperluas cakupan pengawasannya tidak terbatas hanya pada tiga komoditas strategis, tetapi juga komoditas unggulan lainnya.
TERPOPULER
