Target 150 Ribu Siswa Sekolah Rakyat Disorot, Dinilai Abaikan Akar Ketimpangan

Suara.com - Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FPH UMY), Lanoke Intan Paradita menilai target ambisius pemerintah untuk menjaring 150 ribu siswa miskin ke Sekolah Rakyat pada tahun 2027 tak menyentuh akar ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Di balik kebanggaan ekspansi kuota dan fisik bangunan Sekolah Rakyat, disebut ada bahaya laten berupa pengabaian mutu pembelajaran serta realitas pahit infrastruktur daerah terisolasi.

"Kalau target angkanya, menurut saya masuk akal. Tetapi, seperti diskusi yang bergulir sekarang terkait Sekolah Rakyat, isunya bukan pada berapa jumlah sekolah yang ditargetkan, melainkan urgensi dan ketepatan strategi perbaikan kualitas pendidikan serta pengentasan kemiskinan," kata Lanoke dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Diketahui hingga kini, pemerintah sudah mengoperasikan sekitar 165 bangunan Sekolah Rakyat yang menampung lebih kurang 43.000 siswa dari keluarga kurang mampu.

Klaim keberhasilan yang hanya berbasis angka kuantitatif sangat berisiko membodohi publik jika tidak dibarengi perbaikan strategi pengentasan kemiskinan yang presisi.

Pemerintah dinilai masih kerap menggunakan pendekatan yang bertolak belakang dengan realitas anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Di sejumlah wilayah, perjalanan menuju sekolah dapat membutuhkan waktu berjam-jam. Bahkan, siswa harus menghadapi medan ekstrem, seperti menyeberangi sungai.

"Penambahan sekolah dan kuota siswa hanya menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses," ujarnya.

Disampaikan Lanoke bahwa penambahan gedung sekolah baru akan menjadi sia-sia jika pemerintah mengabaikan variabel pendukung lain yang sama vitalnya bagi keberlanjutan belajar anak-anak miskin.

"Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan transportasi, serta akses anak terhadap sumber belajar yang berkualitas seperti buku dan perpustakaan. Pembangunan sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas," tuturmya.

Kegagalan pemetaan kebutuhan berbasis karakteristik lokal berpotensi besar membuang-buang anggaran negara untuk program yang tidak tepat sasaran. Masalah pendidikan perkotaan yang padat sama sekali tidak bisa diselesaikan dengan resep yang sama untuk daerah terpencil yang terisolasi.

Ia bilang keberhasilan Sekolah Rakyat seharusnya tidak hanya diukur dari data kuantitatif partisipasi siswa. Menurutnya, evaluasi berbasis angka belum mampu menggambarkan mutu proses pembelajaran maupun tantangan nyata yang dihadapi peserta didik di lapangan.

"Sesuatu yang hanya dinilai dengan angka akan menjadikan angka sebagai satu-satunya capaian. Padahal, angka tidak selalu mencerminkan kualitas, proses, maupun keberhasilan pendidikan secara utuh," ungkapnya.

Pemerintah didesak untuk menghentikan obsesi perburuan angka dan segera menyeimbangkan perluasan Sekolah Rakyat dengan perbaikan kesejahteraan guru, penataan kurikulum berbasis potensi lokal, serta pemantauan berkala yang objektif.

"Jika tujuannya maju bersama, perbaikan kualitas harus menyasar seluruh unit pendidikan, bukan hanya Program Sekolah Rakyat. Kualitas guru, bahan ajar, dan fasilitas semestinya dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang lokasi sekolah mereka," pungkasnya.