REGIONAL:
- Dosen UMY Suryanto menilai pemerintah harus memperhatikan perubahan demografi daripada sekadar membangun gedung sekolah baru.
- Pemerintah didorong menggunakan data desa untuk memetakan kapasitas sekolah demi mengatasi masalah distribusi, keterjangkauan, dan kualitas pendidikan.
- Program Sekolah Rakyat dinilai efektif membantu keluarga miskin ekstrem asalkan memiliki tata kelola ketat dan berfokus pada kualitas.
Suara.com - Pemerintah diminta tidak terjebak menjadikan pembangunan gedung sebagai solusi utama dalam pengembangan program Sekolah Rakyat. Perubahan demografi dan menurunnya jumlah anak usia sekolah menuntut perencanaan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Suryanto, mengatakan persoalan pendidikan saat ini bukan hanya soal ketersediaan ruang kelas, tetapi juga pemerataan akses, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial.
"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak, yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial," kata Suryanto dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Menurut Suryanto, perubahan demografi harus menjadi dasar pemerintah dalam merencanakan pembangunan pendidikan.
Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan tingkat fertilitas Indonesia berada pada angka 2,13 anak per perempuan. Sementara proporsi penduduk lanjut usia telah mencapai 11,97 persen.
Ia mengatakan penurunan jumlah peserta didik tidak terjadi secara merata. Sejumlah daerah mengalami penyusutan murid, sedangkan kawasan perkotaan dan wilayah industri masih berpotensi mengalami pertumbuhan.
Karena itu, pemerintah perlu menggunakan data hingga tingkat desa dan kecamatan dalam menentukan kebutuhan sekolah, bukan hanya mengandalkan data nasional.
![Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proyek Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya pada Sabtu (1/8/2026). [Dok. Kemenkeu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/02/78174-menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-meninjau-proyek-sekolah-rakyat-terintegrasi-2-kota-surabaya.jpg)
Suryanto juga meminta pemerintah memetakan kapasitas sekolah yang sudah tersedia dan membuat proyeksi jumlah murid hingga 20 tahun mendatang sebelum membangun gedung baru.
Ia mengusulkan konsep sekolah klaster, yakni satu sekolah utama menjadi pusat layanan pendidikan sementara sekolah kecil di sekitarnya berfungsi sebagai satelit pembelajaran.
Di sisi lain, Suryanto menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem karena model sekolah berasrama tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan hidup peserta didik.
"Akses berarti anak mampu hadir, belajar dengan aman, dan menyelesaikan sekolah. Banyak anak terdaftar tetapi sering membolos karena terkendala biaya hidup," ujarnya.
Meski demikian, ia meminta pemerintah memperketat tata kelola dan seleksi peserta agar program tersebut tepat sasaran serta tidak menimbulkan stigma bagi penerimanya.
Suryanto menilai keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah anak yang bersekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar telah mencapai 99,51 persen, tetapi kualitas pembelajaran masih menjadi persoalan.
Hasil PISA 2022 yang menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD menjadi salah satu indikatornya.
Karena itu, fokus kebijakan pendidikan perlu bergeser dari pembangunan fisik menuju pemerataan kualitas. Keberhasilan Sekolah Rakyat seharusnya dilihat dari kemampuan lulusannya mendapatkan pekerjaan layak dan keluar dari kemiskinan.
"Kebijakan guru juga perlu lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya," pungkasnya.
TERPOPULER