REGIONAL:
- Akademisi menyayangkan pidato Presiden Prabowo pada Jumat, 14 Agustus 2026, yang belum menjawab spesifik problematika pendidikan nasional.
- Teddy Prasetyono menilai kesejahteraan guru dan kebebasan akademik perguruan tinggi belum dijabarkan secara esensial dalam pidato tersebut.
- Sulistyowati Irianto menyatakan program kebijakan, seperti Makan Bergizi Gratis, minim payung hukum dan partisipasi publik.
Suara.com - Akademisi dan pengamat pendidikan menyayangkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, (14/8/2026), belum menjawab problematika di dunia pendidikan secara spesifik. Selain itu program-program andalan Prabowo juga dinilai masih jauh dari landasan hukum.
Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Teddy Prasetyono, masih banyak hal-hal esensial yang seharusnya dapat dijelaskan oleh kepala negara dalam agenda tahunan itu.
Padahal, menurut Teddy, jaminan atas kesejahteraan guru merupakan hal paling fundamental bagi berkembang kualitas pendidikan di tanah air.
Teddy juga menyentil fenomena terkait masih banyaknya perguruan tinggi yang terkurung kebijakan birokrasi pemerintah yang dikhawatirkan dapat mengikis kebebasan akademik di lingkungan kampus.
"Sehingga kemerdekaan, kebebasan dalam bersuara itu semakin terasa ada hambatan," kata Teddy saat acara diskusi Forum Intelektual Antardisipil di Jakarta pada Jumat, (14/8/2026).
Ia mengapresiasi langkah Prabowo mengenai pembukaan sembilan fakultas kedokteran dan 170 program studi spesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter dalam negeri.
![Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). [ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bay/kye]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/14/33685-sidang-tahunan-mpr-dpr-2026-prabowo-subianto.jpg)
Namun menurutnya, kesiapan langkah untuk wacana tersebut masih harus dipersiapkan secara matang. Perlu ada pengawasan khusus untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran.
Sayangnya, esensi mengenai tata kelola program pendidikan bagi para dokter spesialis tidak ikut dijabarkan oleh Prabowo.
Selain di bidang pendidikan, pidato Prabowo juga tak menggambarkan realita kondisi penegakan dan pembuatan payung hukum secara nyata. Hal ini yang juga menjadi sasaran kritik oleh Guru Besar Fakultas Hukum UI, Sulistyowati Irianto.
Sulistyowati menilai, masih banyak produk kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna dan berlandaskan payunh hukum yang sesuai.
Akibatnya, penerapan program yang berkeadilan justru menjadi tidak tepat sasaran. Ia mencotohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara esensi memiliki tujuan yang bermanfaat.
"Tetapi salah sasaran dan tata kelolanya itu seperti kita lihat semua, tidak kelihatan ada tata kelola yang baik," katanya.
Sulistyowati memberi catatan, pidato kenegaraan yang disampaikan Prabowo memang terlihat baik. Namun jika dibandingkan kondisi riil, pidato justru berbanding terbalik.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER
