Satgas Galapana DPR RI ke Ruteng, Kumpulkan Menteri hingga Bos BUMN untuk Tangani Korban Gempa

Suara.com - Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI bergerak cepat merespons bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dipimpin oleh jajaran pimpinan DPR RI, Satgas Galapana melakukan peninjauan langsung ke titik-titik terdampak untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang maksimal dan cepat.

Kehadiran Satgas Galapana DPR RI di lokasi bencana menjadi bentuk nyata pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah dalam situasi darurat.

Fokus utama kunjungan ini adalah menyelaraskan langkah taktis antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait agar bantuan serta proses pemulihan tidak terhambat oleh birokrasi.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang memimpin delegasi tersebut di Ruteng, Manggarai, menegaskan pihaknya memerlukan gambaran utuh mengenai kondisi lapangan saat ini.

DPR, kata dia, menginginkan laporan yang transparan untuk menentukan kebijakan pendukung dalam waktu singkat.

"Kami dari DPR sengaja datang langsung sebagai bentuk tanggungjawab penanganan tanggap darurat gempa NTT. Kami minta laporan kondisi terkini untuk menyusun langkah taktis yang segera diambil. Kami juga ingin memastikan semua penanganan, terutama untuk warga terdampak, cepat dilakukan," kata Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruteng, Minggu (16/8/2026).

Langkah Taktis dalam 48 Jam Kedepan

Cucun menjelaskan, kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk menjaring aspirasi dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah serta kementerian di lapangan.

DPR menginginkan segera menindaklanjuti temuan tersebut melalui jalur koordinasi tingkat tinggi, guna menentukan arah kebijakan dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Kita harus melakukan banyak hal segera, setidaknya dalam satu atau dua hari ke depan. Kita akan koordinasikan semuanya," kata dia.

Kecepatan koordinasi ini dinilai krusial, mengingat dampak gempa magnitudo 7,7 yang cukup masif dapat memutus akses logistik dan komunikasi jika tidak segera ditangani secara terpadu.

DPR secara khusus menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial sebagai garda terdepan dalam penyaluran bantuan logistik dan evakuasi.

"Yang pasti dan terutama adalah, harus ada kepastian soal penanganan korban gempa. Itu yang kami kejar," kata dia.

Dampak Meluas di Luar Kabupaten Manggarai

Meskipun peninjauan dilakukan di Kabupaten Manggarai, DPR menyadari getaran hebat gempa tersebut berdampak pada wilayah yang lebih luas di daratan Flores dan sekitarnya.

Cucun meminta agar perhatian tidak hanya terfokus pada satu titik, melainkan mencakup seluruh wilayah terdampak agar tidak ada korban yang luput dari bantuan.

"Kami menyerap masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, tidak hanya di Kabupaten Manggarai, tapi seluruh titik yang terdampak gempa. Ini supaya ada kerja-kerja terkoordinasi dalam waktu singkat," jelas Cucun.

Selain Cucun, dua wakil ketua DPR lainnya juga ikut terjun langsung ke NTT yakni Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Lalu, Wakil Ketua Komisi XI Bambang Hariyadi, Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati, serta anggota Komisi II Cindy Monica Salsabila juga ikut mendatangi lokasi. 

Kehadiran para legislator dari berbagai komisi ini bertujuan untuk memastikan aspek pemulihan berjalan komprehensif, mulai dari ketersediaan anggaran (Komisi XI), penataan wilayah dan administrasi (Komisi II), hingga penanganan fasilitas pendidikan dan pemulihan psikososial (Komisi X).

Pertemuan di lapangan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai. Sinergi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana berskala besar.

Tak hanya pertemuan fisik, koordinasi juga dilakukan secara daring dengan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya yang memegang peran vital dalam infrastruktur dan pelayanan publik. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, serta jajaran direksi dari BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, dan Telkom.

Keterlibatan PLN, Pertamina, dan Telkom diharapkan mampu mempercepat pemulihan jaringan listrik, ketersediaan bahan bakar untuk kendaraan evakuasi, serta jaringan komunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah masa darurat.