81 Tahun Indonesia Merdeka, Mengapa Pesepeda Jakarta Masih Merasa 'Terjajah' di Jalanan?

Suara.com - Indonesia bersiap memekikkan takbir merdeka di usianya yang ke-81 pada 17 Agustus 2026. Namun, di balik kemeriahan umbul-umbul merah putih, sebuah ironi masih dirasakan para pesepeda di aspal Jakarta.

Bagi mereka, kemerdekaan untuk berkendara dengan aman dan nyaman di jalur sendiri masih sebatas angan.

Meski pemerintah telah memasang pembatas jalur permanen, pemandangan sepeda "diusir" oleh knalpot bising kendaraan bermotor masih menjadi santapan harian.

Tak jarang, pesepeda justru menjadi sasaran amuk pemotor yang merasa lajunya terhambat.

Padahal, payung hukum sudah sangat jelas. Pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

Bahkan, Pasal 284 mengancam pelanggar dengan pidana kurungan dua bulan atau denda Rp500 ribu. Namun, di lapangan, aturan ini seolah hanya menjadi barisan kata tanpa taji.

Bukan Sekadar Cat Hijau dan KPI

Koordinator Kemitraan dan Gerakan Sosial Bike to Work (B2W), Sanny Tanuwijaya, menegaskan bahwa jalur sepeda seharusnya bukan sekadar penggugur kewajiban atau sekadar mengejar Key Performance Indicators (KPI) kota berkelanjutan.

Menurutnya, jalur tersebut adalah simbol keberpihakan negara terhadap transportasi ramah lingkungan yang mampu mengurai kemacetan kronis Jakarta.

“Dengan adanya jalur sepeda yang terproteksi yang sudah sekarang itu, dan harapannya terproteksi itu steril ya, benar-benar berfungsi secara optimal, bukan malfungsi,” tegas Sanny kepada Suara.com, Minggu (16/8/2026).

Riset dari Institute Transportation and Development Policy (ITDP) memperkuat hal ini. Jalur yang terproteksi meningkatkan rasa aman pesepeda pemula hingga 80 persen.

Tanpa sterilisasi, warga akan tetap takut beralih ke sepeda untuk bekerja.

Sanny membandingkan Jakarta dengan kota-kota di negara maju, di mana jalur sepeda adalah urat nadi solusi perkotaan.

“Negara-negara maju itu kan jalur sepeda itu bukan hanya cat hijau tapi solusi perkotaan, bahkan jadi solusi ekonomi, ada nilai-nilai ekonomi yang bertambah, kemacetan berkurang, kualitas lingkungan hidup, udara bersih. Potensi-potensi ekonominya itu mungkin belum terlihat,” jelas Sanny.

Catatan Merah: 104 Nyawa Melayang

Minimnya fasilitas yang terintegrasi berdampak fatal. Data B2W menunjukkan angka kecelakaan pesepeda masih berada di level yang mengkhawatirkan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026 saja, sudah 4 nyawa melayang di jalanan.

Jika ditarik mundur dalam lima tahun terakhir (2021-2026), total ada 162 insiden kecelakaan. Tragisnya, 104 pesepeda dinyatakan meninggal dunia, 41 luka berat, dan 17 luka ringan.

“Pesepeda itu kelompok paling rentan ya di jalan dengan minimnya fasilitas jalur sepeda di kota-kota dan bahkan belum terhubung, belum terintegrasi,” ungkap Sanny.

Asa Baru: Tilang Elektronik dan Bike Sharing

Kabar baiknya, titik terang mulai muncul. Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menerapkan tilang elektronik (ETLE) khusus di jalur sepeda guna memberi efek jera bagi penyerobot lahan gowes. Targetnya, pada 2027-2028, jalur sepeda di Jakarta sepenuhnya steril.

“Beberapa kali kami juga diundang Dishub DKI, yang terakhir itu ada penindakan hukum pakai ETLE di jalur sepeda sama Polda Metro Jaya,” tambah Sanny.

Tak hanya soal keamanan, B2W juga memikirkan nasib pekerja dari kota penyangga seperti Depok, Bogor, atau Cikarang. Sanny mengusulkan konsep bike sharing di titik-titik transportasi massal.

Harapannya, pekerja yang turun dari KRL tetap bisa melanjutkan perjalanan ke kantor dengan bersepeda tanpa harus membawa unit sepeda dari rumah.

Uji coba telah dimulai di Stasiun Dukuh Atas pada Agustus ini dengan menyediakan 10 unit sepeda. Skemanya sederhana: pekerja cukup memverifikasi biodata dan kantor, lalu bisa menggunakan sepeda secara gratis.

“Pagi sampai sore, jadi ketika sore mereka sudah pulang kantor bisa dikembalikan lagi ke tempat semula di titik stasiun KRL itu,” pungkasnya.