Israel Tolak Peta Jalan Damai AS Hingga Picu Kemarahan 8 Negara, Termasuk Indonesia

Suara.com - Sikap keras Tel Aviv kembali menjauhkan prospek penghentian pertumpahan darah di kawasan Timur Tengah. Indonesia bersama tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim secara tegas menunjuk Israel sebagai dalang utama yang mengunci pintu perdamaian di Jalur Gaza.

Langkah gabungan ini menjadi sinyal kuat bahwa kesepakatan regional kian mustahil tercapai selama Netanyahu memilih jalan konfrontasi. Penolakan terang-terangan terhadap formula damai bentukan Amerika Serikat menandaskan ketidakmauan rezim Zionis keluar dari zona konflik.

Langkah diplomatik bersama ini melibatkan para menteri luar negeri dari Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir. Mereka bersatu menyuarakan keprihatinan mendalam atas jalan buntu yang disengaja oleh pemerintah Israel.

Sikap keras Tel Aviv memuncak saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyegel penolakannya terhadap proposal yang dirancang untuk mengakhiri krisis humaniter tersebut.

Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada 9 Agustus bahwa pihaknya menolak rencana 15 poin dari Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Jalur Gaza seraya menegaskan bahwa militernya tidak akan hengkang dari Jalur Gaza sampai senjata Hamas dilucuti sepenuhnya.

Mengapa Penolakan Israel Mengancam Kesepakatan Damai?

Para diplomat senior menilai manuver Israel ini menghancurkan momentum berharga yang telah dibangun berbagai pihak internasional. Padahal kelompok perlawanan Palestina sudah menunjukkan kompromi terhadap poin-poin krusial dalam peta jalan tersebut.

"Penolakan semacam itu menegaskan bahwa Israel kini memikul tanggung jawab atas terhambatnya upaya mewujudkan perdamaian di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya," sebut pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Yordania di X.

Sikap membandel Tel Aviv tidak hanya mencederai aspirasi warga Palestina, tetapi juga secara langsung merusak konsensus global yang digagas oleh Washington.

Sementara penolakan Israel "secara langsung mengancam akan menggagalkan upaya ekstensif yang dilakukan Presiden AS Trump untuk mengakhiri perang di Gaza."

Melihat ketegangan yang berisiko melonjak kembali, delapan negara tersebut meminta intervensi institusional yang lebih kuat dan mengikat.

"Para menteri selanjutnya mendesak Dewan Perdamaian, dengan dukungan dan keterlibatan aktif Amerika Serikat, untuk mengambil langkah-langkah segera dan konkret sesuai mandatnya guna menjaga integritas Rencana Komprehensif tersebut dan mencegah pihak mana pun menghambat pelaksanaannya," ungkap pernyataan tersebut.

Bagaimana Kelanjutan Rencana Pengelolaan Gaza Pasca-Perang?

Secara historis, peta jalan ini dirancang sebagai titik balik penting untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Jalur Gaza.

Pada akhir Juli, Dewan Perdamaian mengumumkan kesepakatan Hamas terhadap peta jalan pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

Cetak biru tersebut mengatur skema transisi kekuasaan dan pengawasan militer secara transparan agar ketegangan tidak kembali pecah.

Rencana tersebut menyerukan pengalihan kendali Jalur Gaza secara bertahap kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dengan pembentukan badan khusus untuk memantau pelanggaran yang dilakukan oleh Hamas maupun Israel.

Namun, pengoperasian skema transisi ini kini terancam lumpuh total akibat penolakan sepihak dari pihak Israel.