REGIONAL:
- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan tindakan aparat keamanan yang melepaskan tembakan peringatan di tempat ibadah saat menangani pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh pada Senin (17/8/2026).
- Hasto menyatakan bahwa penanganan persoalan daerah harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan sosiologis serta diselesaikan melalui dialog yang melibatkan pimpinan daerah dan tokoh agama.
- Selain masalah bendera, PDIP juga menyoroti keluhan daerah terkait pemotongan anggaran dan mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan semangat musyawarah mufakat demi menjaga persatuan bangsa.
Suara.com - PDI Perjuangan menyesalkan respons aparat dalam menangani pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai aparat seharusnya tetap tenang dan mampu melihat konteks sosial maupun politik dalam menangani dinamika yang terjadi di daerah.
Hasto menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah kedaulatan negara merupakan hal yang sudah final serta diakui secara hukum internasional. Karena itu, menurut dia, setiap persoalan di daerah seperti Aceh dan Papua perlu ditangani dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan sosiologis masyarakat setempat.
"Ketika ada persoalan-persoalan seperti di Aceh, kita harus melihat konteksnya," kata Hasto usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Hasto secara khusus menyoroti laporan mengenai aparat keamanan yang melepaskan tembakan peringatan di lingkungan tempat ibadah saat merespons pengibaran bendera lokal di Aceh.
Menurutnya, pengibaran bendera tersebut terjadi dalam suasana kebatinan masyarakat Aceh yang tengah memperingati momentum perdamaian.
"Kami menyesalkan ketika kemudian terjadi tindak kekerasan, bahkan letusan senjata di tempat ibadah yang seharusnya kita jaga kesakralannya. Aparat keamanan harus berkepala dingin dan melihat konteks," ujarnya.
Hasto mengatakan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah tercapai melalui proses panjang dengan biaya sosial yang tidak sedikit, terutama setelah bencana tsunami.
Oleh karena itu, apabila terdapat penyampaian aspirasi atau kritik dari masyarakat, ia menilai penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mediasi dengan melibatkan pimpinan daerah maupun tokoh agama setempat, terutama jika persoalan tersebut terjadi di tempat ibadah.
"Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan persoalan apa pun itu dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu akar persoalannya ternyata akumulasi dari berbagai ketidakadilan yang selama ini tersumbat pintunya," jelas Hasto.
Selain persoalan bendera, Hasto juga menyinggung keluhan dari sejumlah daerah terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah serta penyaluran dana yang dinilai kurang lancar.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut terkadang tidak tersampaikan secara akurat kepada Presiden.
Karena itu, PDI Perjuangan mendesak seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menangani setiap dinamika di daerah.
Hasto menekankan semangat musyawarah mufakat perlu dikedepankan agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan persatuan dan keutuhan bangsa.
TERPOPULER
