- Massa mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa di depan Menara Bank UOB, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
- Aksi unjuk rasa sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat kepolisian sebelum akhirnya situasi kembali menjadi kondusif.
- Ketua BEM UI menyatakan aksi dilakukan untuk mempertanyakan makna kemerdekaan serta menyampaikan delapan tuntutan penting kepada pemerintah.
Suara.com - Massa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian saat melakukan aksi di depan Menara Bank UOB, Jakarta Pusat.
“Revolusi, revolusi, revolusi,” kata seorang orator, dari atas mobil komando, di lokasi, Selasa (18/82026).
Semula, pihak kepolisian menempatkan polisi wanita (Polwan) di barisan paling depan. Mereka berhadapan langsung dengan massa.
Massa kemudian sempat mengejek pihak kepolisian lantaran menempatkan wanita berhadapan langsung dengan massa.
Tak lama berselang, aksi saling dorong antara aparat dengan mahasiswa tidak terhindarkan.
Namun aksi tersebut tidak berselang lama, aparat dan mahasiswa kembali menenangkan barisan.
Melalui pengeras suara, aparat juga melakukan imbauan agar aksi demonstrasi berjalan dengan kondusif.
Massa kemudian kembali kondusif, namun polwan yang sebelumnya ditempatkan untuk berjaga, ditarik mundur.
Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, pada Selasa (18/8/2026). Namun petugas menghalau massa di depan Menara Bank UOB.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof mengatakan, aksi turun ke jalan besok bukanlah untuk melakukan perayaan kemerdekaan.
Namun mempertanyakan, tentang kemerdekaan yang seperti apa yang sedang dirayakan saat ini.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof, dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2026).
Saat ini, ia merasa kedaulatan negara digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.
Ia juga mempertanyakan soal keadilan, ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baginya, saat ini kemakmuran hanya menjadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegasnya.
Athof mengatakan, jika pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya.
“Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat untuk didengar,” ujarnya.
Ia juga meminta maaf kepada warga Jakarta, jika dalam aksi besok lalu lintas menjadi macet akibat kerumunan massa.
Namun, baginya kemacetan yang hanya terjadi dalam hitungan jam, tidak sebanding dengan kemacetan struktural, lapangan kerja, dan keadilan yang dipaksakan.
Dalam aksi hari ini, ada delapan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, di antaranya:
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri;
- Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Wujudkan reforma agraria sejati;
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
- Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP;
- Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah;
- Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana;
- Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.