Gatot Nurmantyo Wanti-wanti Prabowo! Ancaman Perang Kognitif Bisa Lumpuhkan Pemerintahan

Suara.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memperingatkan pemerintah soal ancaman perang kognitif yang dapat melumpuhkan pemerintahan tanpa perlu perang fisik.

Perang ini menyasar pola pikir masyarakat melalui manipulasi narasi, disinformasi, hingga operasi psikologis untuk mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Perang informasi modern bergerak secara senyao melalui manipulasi narasi, disinformasi, operasi psikologis. Apalagi di era kecerdasan buatan," ucap Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab pada Rabu (19/8/2026).

Menurut Gatot, pesatnya perkembangan teknologi menjadi pisau bermata dua.

Teknologi memang membuka akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan, tetapi pada saat yang sama dapat dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik secara sistematis.

Dalam situasi geopolitik yang semakin memanas, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi negara. Sebab, sebuah pemerintahan dapat menjadi sasaran serangan tanpa harus berhadapan dengan kekuatan militer secara langsung.

Gatot menjelaskan, perang kognitif bekerja dengan membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu.

Narasi tertentu dapat terus digulirkan sehingga publik terdorong mengambil kesimpulan atau sikap sesuai kepentingan pihak yang menjalankan operasi tersebut.

Sasar Kepercayaan Publik

Menurut Gatot, tujuan utama perang kognitif adalah menggiring opini hingga meruntuhkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga negara.

Ia menyebut perang kognitif kini telah berkembang menjadi salah satu domain dalam operasi politik modern. Pengaruhnya tidak hanya dapat dimainkan dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam persaingan antarnegara.

Bahkan, Gatot menyebut aliansi pertahanan NATO telah menetapkan perang kognitif sebagai salah satu medan pertempuran baru.

"Ini yang sangat berbahaya," katanya.

Ancaman tersebut semakin besar di tengah masifnya penggunaan media sosial.

Gatot menjelaskan algoritma platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi tertentu kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Informasi yang terus berulang dan disesuaikan dengan karakter pengguna berpotensi membentuk persepsi secara perlahan. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat memperlebar polarisasi dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Pemerintah Diminta Bersiap

Karena itu, Gatot meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempersiapkan diri menghadapi potensi perang kognitif.

Menurut dia, ancaman tersebut tidak boleh dipandang sebatas persoalan penyebaran informasi palsu di media sosial.

Pemerintah perlu memperkuat kemampuan menghadapi manipulasi informasi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, ketika kepercayaan publik terhadap sumber informasi resmi runtuh, kemampuan negara dalam menjalankan kebijakan juga ikut terancam.

"Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada sumber informasi resmi, penyelenggaraan negara cepat atau lambat akan tidak efektif," pungkasnya.

Reporter: Alif Bintang