REGIONAL:
- Sebanyak 2.899 mahasiswa gagal menerima KJMU tahap 2 tahun 2025 akibat perubahan data desil dalam pemutakhiran data.
- DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov segera mencari solusi atas masalah tersebut di tengah pemangkasan anggaran KJMU tahun 2026.
- Tania mengusulkan pengalihan anggaran Program LPDP Jakarta sebesar Rp100 miliar untuk membantu mahasiswa terdampak penolakan KJMU.
Suara.com - Sebanyak 2.899 mahasiswa gagal menerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap 2 tahun 2025.
Penyebabnya adalah perubahan data desil yang membuat status mereka berubah dalam proses pemutakhiran data.
Ironisnya, persoalan itu berbarengan dengan pemangkasan anggaran KJMU dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Anggaran KJMU tercatat turun dari Rp399,48 miliar menjadi Rp349,70 miliar, atau terpangkas Rp49,78 miliar.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas meminta Pemprov segera mencari jalan keluar atas persoalan ini.
“Perlu segera mendapatkan solusi,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).
Tania mengungkapkan, persoalan KJMU sebelumnya telah disampaikan langsung oleh mahasiswa kepada Komisi E DPRD DKI.
Para mahasiswa mengeluhkan bantuan pendidikan mereka ditolak setelah status desil berubah dalam proses pemutakhiran data.
Ia memperkirakan total kebutuhan bantuan bagi 2.899 mahasiswa yang terdampak mencapai sekitar Rp208,7 miliar.
Angka tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan sekitar Rp72 juta per mahasiswa selama empat tahun masa kuliah.
Sebagai solusi sementara, Tania mengusulkan Pemprov DKI mengalihkan sebagian anggaran Program LPDP Jakarta sebesar Rp100 miliar untuk membantu mahasiswa yang terdampak penolakan KJMU.
“Lebih prioritas menyelesaikan isu KJMU,” tegasnya.
Solusi tersebut, diharapkan Tania, menjadi jembatan selama pemerintah membenahi persoalan data desil.
Ia menegaskan, perubahan data tidak semestinya membuat mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan kehilangan akses bantuan pendidikan.
“Jangan sampai mahasiswa harus berhenti karena persoalan data,” tandas Tania.
TERPOPULER
