Mendagri 5 Hari Hadir di NTT: Pemerintah Pusat Enggak Akan Tinggal Diam, Kita 'Keroyok' Semua!

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selama lima hari berturut-turut, Tito turun langsung ke lapangan untuk memastikan warga NTT tidak berjuang sendirian.

"Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya," tegas Tito saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat di Maumere, Kabupaten Sikka, Kamis (20/8/2026).

Pernyataan ini bukan sekadar janji. Sejak hari pertama, sejumlah menteri, kepala lembaga, hingga jajaran Direktur Utama BUMN telah berada di lokasi bencana.

Kehadiran mereka merupakan instruksi langsung untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu.

Tito memulai rangkaian kunjungannya dengan melakukan supervisi dana Transfer ke Daerah (TKD) guna memastikan anggaran tersebut tepat sasaran untuk penanganan bencana.

Pada Minggu (16/8/2026), memimpin Rapat Koordinasi secara hybrid dari Manggarai Barat, Mendagri menginstruksikan fokus utama pada penyelamatan nyawa dan pemulihan layanan dasar. Mulai dari listrik, telekomunikasi, BBM, logistik, hingga perawatan medis bagi korban luka-luka.

Momentum emosional terjadi pada Senin (17/8/2026). Di tengah suasana duka, Tito memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Kabupaten Manggarai Timur.

Baginya, kehadiran negara di lokasi bencana adalah wujud nyata dari tujuan pembentukan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ada momen menarik saat Tito menempuh jalur darat menuju Kabupaten Nagekeo. Perjalanan rombongan sempat terhenti di Kampung Kajulaki ketika sejumlah ibu-ibu mengerumuni mobil Mendagri.

Mereka mencurahkan keluh kesah dan trauma akibat gempa yang mereka alami.

Mendengarkan langsung aspirasi tersebut, Tito menunjukkan empati dengan menitipkan bantuan tunai Rp50 juta kepada Ketua RT setempat untuk dibagikan kepada warga yang paling membutuhkan.

Mendagri menyadari bahwa kehilangan dokumen kependudukan adalah masalah besar bagi korban bencana. Oleh karena itu, ia menerjunkan tim Ditjen Dukcapil untuk memproses ulang KTP-el, KK, dan akta kelahiran secara gratis di lokasi.

Tak hanya itu, Tito bergerak cepat melakukan koordinasi lintas kementerian. Ia menggandeng Kementerian ATR/BPN untuk urusan sertifikat tanah, serta kepolisian untuk pengurusan BPKB, STNK, dan SIM milik korban yang rusak atau hilang.

Namun, Tito mengingatkan bahwa kunci kecepatan bantuan ini ada di tangan Pemerintah Daerah. Ia mendesak percepatan pendataan kerusakan rumah, fasilitas ibadah, sekolah, dan sarana publik.