KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan

Suara.com - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 ditahan sementara.

Kekhawatiran utamanya bukan pada penyampaian aspirasi, melainkan potensi gerakan sipil tersebut ditunggangi kepentingan lain hingga memicu kerusuhan.

Ketua KAMMI Amri Akbar mengatakan mahasiswa dan masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Namun, cara penyampaian aspirasi perlu mempertimbangkan situasi nasional, terutama ketika sejumlah daerah masih menghadapi bencana.

Menurut Amri, aksi massa dengan pola konfrontatif berpotensi memancing kelompok lain untuk melakukan tindakan serupa. Kondisi itu dikhawatirkan menciptakan benturan antarmasyarakat.

"Sehingga kami meminta untuk ditahan dulu, di-hold dulu, sampai dengan masalah prioritas ini kelar sehingga potensi-potensi yang kita khawatirkan dapat sama-sama kita antisipasi dan kita hindari," kata Amri dalam konferensi pers, Jumat (21/8/2026).

Khawatir Gerakan Sipil Ditunggangi

Amri menilai kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ia menyoroti dinamika aksi yang sebelumnya terjadi di Pati, termasuk tindakan yang dinilai keluar dari koridor penyampaian aspirasi secara damai.

Ia mengingatkan situasi tersebut dapat berubah ketika dibawa ke Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus perekonomian.

Menurut Amri, kehadiran kelompok dengan sikap konfrontatif berpotensi memancing respons dari kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda.
Konflik pun dikhawatirkan meluas menjadi persoalan antarkelompok masyarakat.

KAMMI juga menyoroti derasnya informasi di media sosial yang dinilai rentan disusupi disinformasi, fitnah hingga ujaran kebencian.

"Kita tidak ingin gerakan sipil itu ditunggangi dan diciderai oleh gerakan-gerakan kontraproduktif, konfrontatif, ancaman dan intimidasi, serta perusakan fasilitas negara," tegas Amri.

Bagi Amri, mencegah potensi kerusuhan jauh lebih penting daripada menunggu persoalan terjadi.

Minta Mahasiswa Tak Terburu-buru

Amri juga mengingatkan gerakan mahasiswa tidak perlu terburu-buru dalam menentukan momentum aksi. Menurut dia, perjuangan mahasiswa merupakan proses panjang yang tidak akan selesai hanya melalui satu demonstrasi.

Dalam konteks saat ini, ia meminta mahasiswa mempertimbangkan skala prioritas nasional. Salah satunya adalah bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Amri mendorong mahasiswa ikut membantu masyarakat terdampak melalui penggalangan donasi maupun pengiriman relawan.

"Jadi tidak perlu kita harus terburu-buru," ujarnya.

Di sisi lain, KAMMI tetap mendorong mahasiswa mengawal agenda pemberantasan korupsi, terutama pembahasan RUU Perampasan Aset yang tengah menjadi perhatian publik.

Menurut Amri, mahasiswa justru harus memperkuat kajian terhadap substansi beleid tersebut agar tidak muncul "penumpang gelap" yang memanfaatkan aturan itu untuk kepentingan politik.

"RUU Perampasan Aset ini harus kita kawal sampai dengan disahkan. Kemudian konten dan substansinya jangan sampai RUU Perampasan Aset ini juga menjadi alat kepentingan politik di masa depan untuk menghantam dan menghajar lawan-lawan politik," katanya.

Tetap Dukung Aspirasi Antikorupsi

Sebelumnya, PP KAMMI menyatakan menolak rencana aksi AMPB di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Penolakan tersebut ditegaskan bukan berarti membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

KAMMI tetap mendukung agenda pemberantasan korupsi dan mendorong seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasi secara konstitusional.

Organisasi tersebut menilai kritik dan aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi tidak boleh berubah menjadi tindakan yang mengancam, merusak fasilitas negara, atau memicu konflik.

KAMMI juga menilai AMPB yang lahir dari basis kedaerahan tertentu tidak dapat mengklaim diri sebagai representasi tunggal masyarakat Indonesia.

"Legitimasi dari AMPB merupakan aliansi yang lahir dari basis kedaerahan tertentu sehingga secara sosiologis dan politis tidak bisa mengklaim posisinya sebagai representasi tunggal dan sah 280 juta rakyat Indonesia," katanya.

KAMMI kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk AMPB, mengawal agenda antikorupsi melalui cara yang elegan, konstitusional, dan bermartabat.

Sebab, bagi KAMMI, perjuangan demokrasi dan pemberantasan korupsi tetap penting, tetapi harus ditempatkan dalam konteks menjaga persatuan dan tidak membuka ruang bagi gerakan sipil untuk ditunggangi kepentingan yang justru merusak tujuan perjuangan itu sendiri.