Kalimantan Kembali Terbakar, Malaysia Mulai Terganggu: Hantu Krisis Asap 1998 Muncul Lagi

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tengah jadi perhatian banyak pihak. Tak hanya di Indonesia namun negara tetangga seperti Malaysia. 

Hingga 20 Agustus 2026, sebanyak 1.487 titik panas (hotspot) terdeteksi di seluruh wilayah Kalimantan berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 767 titik.

Selanjutnya Kalimantan Barat mencatat 560 titik, Kalimantan Timur 103 titik, Kalimantan Selatan 40 titik, dan Kalimantan Utara 18 titik.

Sementara, Kementerian Kehutanan mencatat peningkatan tajam hotspot berkepercayaan tinggi pada 19 Agustus 2026.

Pada hari itu, terdapat 259 hotspot di Kalimantan Barat, 242 di Kalimantan Tengah, dan 17 di Kalimantan Selatan.

Totalnya mencapai 518 hotspot, atau lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 109 titik di tiga provinsi tersebut.

Peningkatan aktivitas kebakaran juga berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah.

Pada 19 Agustus, BMKG mencatat kondisi berasap di Bandara Supadio, Pontianak, dengan jarak pandang sekitar 1,2 kilometer.

Sementara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, jarak pandang yang diamati sekitar 3 kilometer pada pagi hari.

Kondisi ini membuat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mulai terganggu aktivitas warganya.

Dilansir Bernama, Kamis (20/08) Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) mengatakan 108 sekolah di wilayah Serian, Serawak, Malaysia ditutup sementara. Indeks Pencemaran Udara (API) di kawasan itu melebihi ambang batas polusi.

Kondisi yang terjadi hari ini juga pernah dialami 28 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1998.

Sejumlah media internasional, menurunkan headline mengenai kebakaran hutan Kalimantan yang mengganggu negara-negara tetangga Indonesia.

Laporan Los Angeles Times yang ditulis David Lamb dan terbit pada 23 Maret 1998 berjudul "Fires Again Ravage Indonesia’s Forests" menyebut kebakaran tersebut memunculkan kekhawatiran akan terulangnya bencana lingkungan.

Laporan David Lamb lebih lanjut menyoroti perihal lemahnya penegakan aturan pemerintah terhadap perusahaan yang memiliki kepentingan di sektor kehutanan.

Ludwig Shindler, ahli manajemen kebakaran asal Jerman yang jadi narasumber laporan itu mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki koordinat titik-titik kebakaran.

Namun, menurut dia, penindakan terhadap perusahaan tertentu sulit dilakukan karena adanya perlindungan dari pihak yang memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan.

"Sebanyak 160 perusahaan Indonesia dituduh bertanggung jawab atas kebakaran pada tahun sebelumnya. Namun, hanya 46 perusahaan yang diperiksa secara menyeluruh dan hanya lima yang akan dituntut," tulis laporan itu.

Kabut Asap 1998 Ancam Negara Tetangga

Menurut laporan itu, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan Indonesia.

Jika angin membawa asap ke utara pada April atau Mei, kabut asap berpotensi kembali menyelimuti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina.

Kondisi di sejumlah wilayah Kalimantan bahkan sudah mengkhawatirkan.

Kabut asap dilaporkan cukup tebal hingga mengganggu jarak pandang dan menyebabkan sejumlah jalan ditutup.

Kota Kuching, Malaysia, juga mencatat indeks polusi udara mencapai 400.

Angka tersebut berada pada tingkat yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Malaysia menjadi salah satu negara yang paling khawatir terhadap kemungkinan terulangnya krisis asap.

Saat itu Malaysia tengah mempersiapkan Commonwealth Games pada September 1998 setelah menginvestasikan sekitar US$520 juta untuk penyelenggaraan ajang tersebut.

Kabut asap tebal dikhawatirkan membuat wisatawan enggan datang dan menimbulkan persoalan kesehatan bagi para atlet serta masyarakat.

Di tahun itu, Menteri lingkungan negara-negara ASEAN dalam pertemuan di Kuching membuat sejumlah langkah pencegahan dan pemantauan disepakati.

"Malaysia diminta meningkatkan pencegahan kebakaran, Singapura memperkuat pemantauan melalui satelit, sedangkan Indonesia didorong untuk meningkatkan upaya pemadaman," tulis laporan LA Times.

"Namun, Indonesia menghadapi keterbatasan besar dalam menangani kebakaran. Upaya membuat hujan buatan menggunakan tiga pesawat dilaporkan tidak membuahkan hasil, sementara jumlah truk tangki pemadam juga terbatas.

Pemerintah kemudian menjalankan program untuk melatih 1.000 tentara sebagai pemadam kebakaran,"

Menariknya laporan media barat di 1998 juga menyoroti perihal kebakaran hutan Kalimantan dengan krisis ekonomi yang terjadi saat itu.

Sejumlah analis politik Barat pada saat itu menilai krisis ekonomi dan kebakaran hutan memiliki persoalan mendasar yang sama, yakni lemahnya penegakan regulasi.

Mereka menilai aturan lingkungan tidak efektif apabila hanya diterapkan kepada masyarakat kecil, sementara perusahaan yang memiliki hubungan dengan elite kekuasaan sulit disentuh.

"Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia memiliki rencana besar untuk mengubah lebih dari 40 juta acre kawasan hutan hujan menjadi lahan pertanian dan permukiman hingga 2020," tulis laporan LA Times.

Selain LA Times, dari penelusuran Suara.com, sejumlah media barat lain yang mengangkat persoalan kebakaran Kalimatan pada 1998 diantaranya, The Washington Post terbit 13 Februari 1998 dengan judul Indonesian Crisis Prompts Fears of New Smoke Pollution.

Lalu ada The Independent terbit 25 Februari 1998 dengan judul Indonesia fires rage out of control.

The Washington Post terbit 15 Februari 1998 memiliki judul Malaysia Asks Indonesia to Put Out Fires.