Malaysia dan Brunei Pakai Mekansime ASEAN Atasi Karhutla Kalimantan, Indonesia Gak Diajak?

Suara.com - Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk memperkuat kerja sama menghadapi persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Menteri Luar Negeri dan kementerian terkait telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan Sekretariat ASEAN.

Upaya itu diarahkan untuk menggunakan mekanisme regional yang dinilai paling tepat dalam menangani persoalan kabut asap akibat Karhutla di Kalimantan.

“Kedua negara sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN yang paling tepat. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri dan menteri terkait untuk menindaklanjutinya. Surat juga telah kami sampaikan kepada Sekretariat ASEAN,” kata Anwar. dikutip dari Astroawani

Melalui kerja sama tersebut, Malaysia dan Brunei berupaya memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi bencana asap.

Mekanisme itu juga diharapkan dapat mendukung respons terhadap persoalan lintas batas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Kualitas Udara Sarawak Masuk Level Tidak Sehat

Perhatian terhadap kabut asap meningkat setelah sejumlah wilayah Malaysia mencatat indeks pencemaran udara pada level tidak sehat.

Menurut data terakhir pada Sabtu (22/8/2026) pukul 15.00 waktu setempat, indeks pencemaran udara (IPU) di Serian mencapai 196.

Kuching mencatat IPU 188, Samarahan 178, Sri Aman 175, Sarikei 174, Sibu 162, Bintulu 157, Mukah 157, Samalaju 155, dan Miri 143.

Di Semenanjung Malaysia, Bukit Rambai, Melaka, juga mencatat IPU 152.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara telah meluas ke sejumlah kawasan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa sudah ada jalinan komunikasi dengan negara-negara sahabat terkait situasi tersebut.

Prasetyo menyebutkan, bahwa komunikasi tersebut dilakukan melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) guna membahas dampak dari bencana tahunan tersebut.

"Kalau secara informal ada. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kita berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah Karhutla ini," ujar Prasetyo ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Terkait dengan langkah penanganan di lapangan, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus seperti yang pernah dilakukan untuk menangani masalah di Aceh.

Namun, Prasetyo menilai saat ini koordinasi antarinstansi masih sangat memadai.

"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, apa namanya, penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya," jelasnya.