IESR Ingatkan Pengurangan Subsidi BBM Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik: Mengapa?

Suara.com - Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap dengan mempercepat elektrifikasi transportasi dan memberikan insentif bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri.

Rencana tersebut mendapat respons positif dari Institute for Essential Services Reform (IESR). Lembaga kajian energi itu menilai elektrifikasi transportasi berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus membantu memperbaiki kualitas udara di perkotaan.

Namun, IESR mengingatkan bahwa pengurangan subsidi BBM tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Ada sejumlah prasyarat yang perlu disiapkan agar kebijakan tersebut tidak justru menambah beban kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam tanggapannya terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, IESR menyebut pengurangan subsidi BBM perlu dilakukan secara terencana.

“Pengurangan subsidi BBM harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, peningkatan kualitas transportasi publik, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata, serta ketersediaan energi listrik bersih yang semakin dominan dalam sistem tenaga listrik nasional,” tulis IESR dalam keterangan resminya pada 14 Agustus.

Bukan sekadar mengganti kendaraan

Elektrifikasi transportasi merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM. Dengan semakin banyak kendaraan menggunakan listrik, kebutuhan BBM di sektor transportasi diharapkan ikut berkurang.

Kebijakan ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Namun, di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan listrik akan membuat kebutuhan listrik ikut bertambah.

Di sinilah persoalan lain muncul. Menurut IESR, manfaat elektrifikasi transportasi tidak akan optimal apabila listrik yang digunakan kendaraan listrik masih didominasi pembangkit berbahan bakar fosil.

“Tanpa dekarbonisasi sektor kelistrikan, manfaat penuh elektrifikasi transportasi tidak akan optimal,” kata Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer IESR dalam keterangannya baru-baru ini. 

Artinya, peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik perlu berjalan beriringan dengan perubahan sumber energi untuk menghasilkan listrik.

Jika listrik yang digunakan untuk mengisi baterai masih banyak berasal dari pembangkit fosil, pengurangan emisi dari sektor transportasi tidak akan maksimal.

Karena itu, IESR menilai percepatan kendaraan listrik perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda transisi energi yang lebih luas. Pengembangan energi terbarukan menjadi penting agar pertumbuhan kebutuhan listrik tidak sekaligus memperkuat ketergantungan terhadap pembangkit fosil.

Infrastruktur pengisian daya juga perlu disiapkan

Selain sumber listrik, ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi tantangan lain.

Pemerintah perlu memastikan stasiun pengisian kendaraan listrik tersedia secara merata agar masyarakat tidak menghadapi keterbatasan ketika beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak.

Persoalan ini menjadi semakin penting jika elektrifikasi transportasi ingin diterapkan dalam skala besar. Tanpa jaringan pengisian daya yang memadai, penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi kurang praktis bagi sebagian masyarakat.

IESR juga menilai peningkatan kualitas transportasi publik perlu berjalan bersamaan dengan pengurangan subsidi BBM.

Dengan demikian, kebijakan transportasi tidak hanya mendorong masyarakat mengganti kendaraan pribadi berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik, tetapi juga menyediakan pilihan mobilitas yang aman, terjangkau, dan lebih efisien.

Hal ini terutama penting bagi kelompok masyarakat yang berpotensi paling terdampak ketika subsidi BBM dikurangi.

Memastikan transisi tidak membebani masyarakat

Pengurangan subsidi BBM pada dasarnya merupakan kebijakan yang memiliki dampak lebih luas daripada sektor energi. Perubahan harga BBM dapat memengaruhi biaya transportasi dan pada akhirnya berdampak pada pengeluaran rumah tangga.

Karena itu, IESR menilai pemerintah perlu memperhitungkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kendaraan listrik maupun transportasi publik.

Transisi energi bukan hanya persoalan mengganti teknologi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Di sisi lain, elektrifikasi transportasi dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Kebijakan untuk mendorong kendaraan listrik produksi dalam negeri berpotensi memperkuat industri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Namun, manfaat tersebut akan lebih besar jika pertumbuhan kendaraan listrik diikuti peningkatan porsi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.

Dengan begitu, kendaraan listrik tidak sekadar mengganti sumber energi dari BBM menjadi listrik, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem energi menuju sumber yang lebih bersih.

Untuk APBN 2027, IESR mendorong pemerintah memperkuat agenda transisi energi melalui peningkatan investasi energi terbarukan dan efisiensi energi, serta penguatan instrumen pembiayaan hijau.