Kenapa Amerika Serikat Tangguhkan Permohonan Visa Imigran dari Seluruh Dunia?

Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan sementara seluruh proses permohonan visa imigran di semua kedutaan dan konsulat. Langkah mendadak ini diambil untuk memperketat standar evaluasi agar pendatang baru tidak membebani fasilitas bantuan publik.

Penangguhan layanan ini berdampak langsung pada ribuan pemohon yang jadwal wawancaranya dibatalkan secara sepihak. Seluruh pejabat konsuler kini diwajibkan menjalani pelatihan khusus guna menyelaraskan prosedur penyeleksian yang lebih ketat.

Kebijakan pembekuan ini menjadi instrumen baru dalam membatasi akses imigrasi legal secara masif di bawah pemerintahan Trump. Calon imigran yang telah memenuhi seluruh syarat prosedur kini menghadapi ketidakpastian penjadwalan ulang.

Mengapa Pemerintah Amerika Serikat Mendadak Membekukan Pemrosesan Visa Imigran?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa penyesuaian jadwal wawancara dilakukan demi mengakomodasi pelatihan mendalam bagi para petugas. Program ini dirancang sejak awal tahun agar pejabat konsuler dapat menilai setiap pemohon secara menyeluruh dan konsisten.

Laporan Financial Times menyebutkan bahwa para pemohon hanya menerima pemberitahuan pembatalan lewat surat elektronik tanpa tanggal pasti jadwal pengganti. Otoritas menegaskan pembaruan standar ini krusial untuk memastikan imigran tidak bergantung pada dana kesejahteraan masyarakat AS.

Langkah ini berjalan berdampingan dengan rencana pencabutan visa milik sekitar 200.000 pencari suaka yang datang menggunakan visa bisnis atau wisata. Tindakan bersama Departemen Keamanan Dalam Negeri tersebut berpotensi menjadi pembatalan visa terbesar dalam sejarah negara itu.

Pengacara imigrasi dari firma Fragomen di Washington, Brian Simmons, menyoroti kerugian materi dan psikologis yang dialami para pemohon akibat pembatalan ini.

"Banyak pemohon yang terdampak jeda ini kemungkinan telah menghabiskan ribuan dolar dan mengganggu kehidupan mereka untuk menghadiri wawancara yang dijadwalkan, hanya untuk mendapati janji temu mereka dibatalkan pada menit-menit terakhir," kata Brian Simmons, dikutip dari Guardian, Rabu (26/8/2026).

Selama masa pemerintahannya, pemohon visa harus melewati pemeriksaan rekam jejak media sosial serta penambahan biaya administrasi yang lebih tinggi. Pembekuan berbasis beban publik ini diluncurkan setelah upaya pemblokiran pemohon dari 75 negara sebelumnya dibatalkan oleh hakim federal.

Putusan peradilan tersebut menegaskan bahwa undang-undang imigrasi tidak boleh dimanfaatkan sebagai instrumen diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Organisasi hak asasi manusia terus menyoroti kebijakan pembatasan ini karena dinilai menekan hak-hak pencari suaka internasional.

Pengacara senior di National Immigration Law Center, Joanna Cuevas Ingram, menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus pemblokiran ini melalui jalur hukum.

"Pengadilan telah memperjelas bahwa undang-undang imigrasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi," kata Joanna Cuevas Ingram.

"Kami bertekad untuk memastikan setiap orang dan keluarga yang dirugikan oleh larangan ini menerima pemulihan yang sesuai dan akan terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah ini atas kewajibannya di bawah hukum."

Upaya pengetatan ini menambah panjang daftar diskresi eksekutif dalam menekan angka imigrasi legal maupun tidak berizin. Sebelumnya, keputusan presiden untuk membekukan sistem penerimaan pengungsi secara total juga sempat dipatahkan oleh hakim federal pada Februari lalu.